Ilustrasi TikTok
Jakarta – Mantan eksekutif yang dipecat dari induk perusahaan TikTok ByteDance, Yintao Yu mengungkapkan sejumlah tuduhan kontroversial terhadap raksasa teknologi itu.
Salah satunya, platform berbagi video tersebut melakukan pencurian konten dari pesaing media sosial lainnya seperti Instagram dan Snapchat.
Yintao Yu, yang pernah menjabat sebagai kepala teknik operasi ByteDance di AS pada Agustus 2017-2018, mengajukan tuduhan tersebut dalam pengaduan pengadilan pada Jumat (12/5).
Pengaduan yang dilakukan Yu, tak lain sebagian dari protes terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyalahi aturan saat diajukan awal bulan ini di Pengadilan Tinggi San Francisco.
“Aplikasi itu memiliki fungsi sebagai alat propaganda bagi pemerintah China dengan menekan atau mempromosikan konten yang menguntungkan kepentingan negara,” katanya seperti melansir VOA Indonesia, Minggu (14/5/2023)
Dalam pengaduan itu pula, Yu menuduh pemerintah China memantau pekerjaan ByteDance dari dalam kantor pusatnya di Beijing dan memberikan panduan untuk memajukan “nilai-nilai inti komunis.”
Menurutnya, pejabat pemerintah memiliki kemampuan untuk mematikan aplikasi ByteDance versi China, dan mempertahankan akses ke semua data perusahaan, termasuk informasi yang disimpan di Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, ByteDance tidak segera menanggapi permintaan komentar. Tuduhan itu muncul ketika TikTok Menjadi salah satu aplikasi media sosial paling populer di AS di saat menghadapi pengawasan ketat di Washington dan beberapa negara bagian tentang apakah aplikasi tersebut dapat menjamin keamanan data AS dari pemerintah China.(*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More