Jakarta – Indonesia saat ini sedang berusaha untuk mencapai status sebagai negara dengan ekonomi maju. Untuk mewujudkan hal itu, perkembangan dari sektor keuangan yang masih rendah harus diatasi, karena pasar keuangan berkaitan erat dengan kondisi perekonomian di masa mendatang.
Dari sisi struktur pasar keuangan, sektor perbankan harus seimbang dengan sektor non bank. Jika tidak adanya institusi non bank di dalam sektor keuangan akan terjadi turbulensi atau krisis-krisis keuangan. Negara-negara maju lainnya memiliki ekonomi makro yang saling terikat antara perbankan dan non bank. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus memahami ekonomi makro serta ekonomi global.
Head of IFG Progress, Reza Y. Siregar mengatakan, ada fakta terkait keseimbangan antara sektor perbankan dan non bank. Disebutkan bahwa untuk sektor asuransi, premi asuransi masih sangat sensitif terhadap kinerja ekonomi. Sedangkan pada sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun sangat bergantung pada ekonomi makro. Dengan demikian, makro ekonomi, pada pasar keuangan sangat berkaitan erat.
“Jadi sama seperti perbankan, pasar modal, asuransi dan dana pensiun juga sangat bergantung kepada makro, disini kita bisa lihat kinerja ekonomi sangat terkait dengan hasil dari premi perusahaan asuransi. Jadi bagian pertama di sesi kita ini adalah memahami look makro ekonomi dan juga global dari pasar keuangan kita, karena ini semua sangat erat kaitannya,” ujar Reza dalam Global and Regional Financial Environment, Senin, 30 Mei 2022.
Ekosistem sektor keuangan tersebut juga harus terbantu dengan adanya infrastruktur transformasi digital untuk lokalisasi kebijakan data. Namun, permasalahan yang lainnya adalah pasar keuangan harus dialokasikan ke investasi data center untuk kemudian disimpan, sedangkan lokalisasi data yang dimiliki pemerintah tidak cukup untuk membiarkan pasar keuangan berkembang.
Reza menambahkan bahwa hal terkait dengan infrastruktur teknologi transformasi sangatlah penting untuk mendukung ekonomi hijau. Oleh karena itu pemerintah harus memikirkan matang-matang terkait pendanaan teknologi.
“Dan juga ini merupakan, kenapa ini penting. Karena kita sudah sering bicara mengenai teknologi atau infrastruktur atau transformasi teknologi untuk mendukung ekonomi hijau tetapi kita tidak pernah berbicara tentang bagaimana mendanainya atau bagaimana kita membicarakan mengenai pendanaannya,” tambahnya. (*) Khoirifa
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More