Ekonomi Volatil, Pefindo Soroti Peluang dan Tantangan Penerbitan Surat Utang 2025

Jakarta – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memaparkan berbagai peluang dan tantangan terkait penerbitan surat utang korporasi pada 2025.

Sebagai lembaga yang berperan dalam menganalisis risiko gagal bayar perusahaan atau instrumen utang di Indonesia, Pefindo memproyeksikan nilai penerbitan surat utang baru akan berada di kisaran Rp139 triliun hingga Rp155 triliun, dengan titik tengah sebesar Rp144 triliun.

Direktur Utama Pefindo, Irmawati Amran menjelaskan, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan proyeksi tahun ini, yaitu antara Rp146 triliun hingga Rp151 triliun.

“Memang penerbitan surat utang kita belum ada peningkatan signifikan ketimbang tahun 2024, meskipun ada peluang-peluang. Jadi, kalau misalnya naik, ya naik sedikit,” ujar Irma dalam acara Media Forum PEFINDO Semester II Tahun 2024 yang diadakan secara virtual, Rabu, 11 Desember 2024.

Baca juga: ESSA Optimistis Pendapatan Akhir Tahun Ini Tembus USD310 Juta

Peluang Penerbitan Surat Utang di 2025

Irma menyebutkan lima peluang utama yang dapat mendorong penerbitan surat utang baru tetap tinggi pada 2025.

Pertama, kebutuhan refinancing diperkirakan masih tinggi. Kebutuhan refinancing itu sejalan dengan masih besarnya nilai surat utang jatuh tempo yang diproyeksikan berada di angka Rp150,07 triliun sampai Rp155,66 triliun, mengingat tingginya penerbitan bertenor pendek pada 2024.

Kedua, adanya penguatan aktivitas sektor riil. Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih ekspansif, dengan inflasi yang diperkirakan masih terkendali.

Ketiga, suku bunga acuan yang lebih rendah sejalan dengan ekspektasi berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter. Dan keempat, likuiditas lembaga keuangan yang semakin ketat.

“Likuiditas lembaga keuangan yang ketat akan mendorong perusahaan mencari alternatif dana yang lebih murah, seperti obligasi korporasi, untuk mendukung leverage keuangan dan permintaan bisnis,” sebut Irma.

Baca juga: Pak Presiden Prabowo! Jadi Nggak Sih Bentuk “Super Holding” Danantara

Likuiditas lembaga keuangan yang ketat itu juga menjadi pendorong bagi lembaga keuangan untuk mencari sumber dana baru untuk disalurkan kembali menjadi kredit atau pembiayaan.

Kelima, proyeksi melandainya premi, seiring dengan leverage keuangan yang membaik akibat suku bunga yang relatif lebih rendah.

Tantangan yang Dihadapi

Namun, Irma juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi.

Pertama, risiko geopolitik yang masih diperkirakan tinggi seiring dengan perang yang masih berlanjut, sehingga membuat pasar lebih volatil dan premi yang lebih besar.

“Kedua, potensi fluktuasi nilai tukar yang bisa saja terjadi seiring dengan kemungkinan pelonggaran moneter di AS utamanya, yang lebih lambat akibat ekonomi yang masih kuat dan risiko inflasi yang lebih kaku,” jelas Irma.

Baca juga: Sri Mulyani Lapor APBN per November 2024 Defisit Rp401,8 Triliun

Ketiga, adanya kecenderungan yield yang sukar untuk turun seiring dengan rencana penerbitan surat utang pemerintah yang akan lebih besar. Ini dipicu oleh kompetisi antara corporate bond dan government bond.

“Sehingga apabila government bond yang akan diterbitkan banyak, besar volumenya, menyebabkan yield akan lebih kaku ya,” imbuhnya.

Keempat, adanya persaingan dari instrumen substitusi seperti SRBI dan SUN, yang dapat membayangi dan membuat penyerapan penerbitan masih kurang maksimal.

Terakhir, investor utama yang cenderung mengurangi ekspor pada peringkat tertentu, terutama untuk kategori BBB. Kondisi tersebut membatasi penerbitan surat-surat utang berkategori BBB, sehingga menjadi lebih sedikit penerbitannya pada tahun depan.

Baca juga: Tarik Investasi ke AS, Trump Janjikan Karpet Merah untuk Investor di Atas USD1 Miliar

Berdasarkan data Pefindo, realisasi penerbitan surat utang korporasi hingga November 2024 tercatat sebesar Rp16,25 triliun.

Sementara itu, total penerbitan pada Desember 2024 diproyeksikan mencapai Rp20,63 triliun.

Adapun tiga sektor industri yang mendominasi adalah pulp dan kertas, perbankan, serta lembaga keuangan khusus. (*) Steven Widjaja