Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,4% masih mengalami ketimpangan. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang cenderung tinggi tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan kesejahteraan ekonomi di Indonesia.
“Dengan pertumbuhan ekonomi tinggi diatas 5%, lalu seolah-olah kesejahteraan masyarakat otomatis meningkat. Namun, tidak seperti itu secara ekonomi-politik, tergantung dari distribusi PDB itu,” ujar Didin S Damanhuri, Pendiri dan Ekonom Senior INDEF, Rabu, 24 Agustus 2022.
Menurutnya,meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup tinggi, tapi masyarakat kelas bawah semakin miskin. Karena pertumbuhan tersebut, terakumulasi oleh 40 orang terkaya di Indonesia.
“Jadi jangan gembira dulu, terjadi pertumbuhan ekonomi diatas 5% tapi masyarakat bawahnya semakin miskin dan yang tumbuh tinggi itu terakumulasi oleh orang super kaya yang hanya 40 orang menurut data dari forbes,” kata Didin.
Lebih lanjut ia menambahkan, index oligarki menjadi faktor permasalahan ekonomi-politik, karena telah menciptakan ketimpangan yang luar biasa dari segi aset.
“Dari penelitian Jeffrey Winters tahun 2014 mengenai oligarki yang diukur dengan Material Power Index (MPI) disebutkan bahwa ASEAN paling tertimpang index oligarkinya, yang merupakan penyakit utama dari ekonomi-politik,” imbuhnya. (*) Irawati
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More