Jakarta – Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Menyikapi perlambatan ekonomi tersebut, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan pada kuartal II-2025 untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada Triwulan II-2025 pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja pemerintah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Selasa, 6 Mei 2025.
Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako pada Mei-Juni, serta mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos diharapkan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga,” ujar Airlangga.
Baca juga: Ekonomi RI Melambat ke 4,87%, Airlangga: Masih Lebih Baik dari Malaysia dan Singapura
Pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilisasi harga pangan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli.
Dorongan Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja
Lebih lanjut, untuk mendorong investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja, menyederhanakan perizinan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Deregulasi, menyelesaikan revisi Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM), dan mengimplementasikan Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan belanja modal (capital expenditure/Capex) BUMN dan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara maksimal.
“Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Minta Evaluasi Direksi BUMN, Ini Alasannya
Airlangga menegaskan bahwa akselerasi belanja pemerintah menjadi fokus utama dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus triwulanannya, guna menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko terhadap kebijakan Trump 2.0 dan memperluas pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan AS serta penyelesaian kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa (EU-CEPA).
“Bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta aksesi ke OECD menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi global. Ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Maju,” pungkas Airlangga. (*)
Editor: Yulian Saputra
