Moneter dan Fiskal

Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 4,94% di Kuartal I-2023

Jakarta – Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal I-2023 hanya akan tumbuh sebesar 4,94% yoy, lebih rendah dibandingkan 5,01% di kuartal IV-2022.

“Kami melihat PDB Indonesia di kuartal I-2023 akan sedikit di bawah 5% yoy,” ujar Faisal dalam keterangan resminya, Kamis, 4 Mei 2023.

Faisal mengatakan, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh dampak inflasi yang relatif tinggi, yaitu di atas kisaran sasaran 2% – 4% dan risiko perlambatan ekonomi global yang agak menghambat kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor.

Secara kuartalan, PDB I-2023 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -1,00% qoq dari pertumbuhan 0,36% qoq di IV-2022. Pertumbuhan pada kuartal I-2023 secara musiman selalu mencatatkan kontraksi akibat normalisasi kenaikan konsumsi di akhir tahun akibat libur tahun baru.

Baca juga: The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga 25 bps, Ini Kata Ekonom

Faisal menambahkan, pertumbuhan PDB di kuartal I-2023 sebagian besar akan didukung oleh perbaikan di sektor domestik. Konsumsi rumah tangga terlihat cukup tangguh meskipun inflasi di kuartal I-2023 relatif tinggi.

“Kami memperkirakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 kemungkinan besar akan bergeser dari sektor eksternal ke sektor domestik,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ekspor terlihat melemah seiring dengan perlambatan ekonomi global, terutama AS dan Zona Euro. Namun, pembukaan kembali ekonomi China dapat mendukung permintaan eksternal sampai taraf tertentu. Harga komoditas cenderung terus melemah namun secara lebih bertahap.

Kemudian, konsumsi rumah tangga pada 2023 akan didukung oleh inflasi yang menurun, berkat keberhasilan pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga pangan. Pencabutan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 jugameningkatkan mobilitas dan permintaan masyarakat.

Belanja pemerintah yang mengalami kontraksi pada 2022 di tengah penurunan beban program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejalan dengan situasi Covid-19 yang semakin terkendali, diperkirakan akan kembali ke rekor pertumbuhan pada 2023.

“Konsolidasi fiskal atau kembalinya defisit fiskal di bawah 3% dari PDB lebih cepat dari yang direncanakan memberikan ruang bagi pemerintah untuk kembali ke kebijakan pro-pertumbuhan. Termasuk persiapan Pemilu 2024,” jelasnya.

Baca juga: Meski Ekspansif, PMI Manufaktur RI Masih Tertinggal dari Thailand

Sementara itu, sumber GFCF (Gross Fixed Capital Formation) atau investasi tetap pada tahun 2023 akan bergeser dari investasi non-bangunan & struktur, terutama investasi terkait komoditas, ke investasi bangunan dan struktur.

“Hal tersebut mungkin bisa terjadi pada paruh kedua 2023. Hal ini didukung olehmeningkatnya anggaran untuk infrastruktur dalam APBN 2023, kelanjutan Proyek StrategisNasional, proyek hilirisasi, dan pengembangan ibu kota negara (IKN) baru,” pungkas Faisal. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

5 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

5 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

5 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

6 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

8 hours ago