Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB
Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Senin (22/6) mengadakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis dapat mengejar pemulihan ekonomi Indonesia akibat dampak dari adanya pandemi COVID-19. Menurutnya, pemulihan ekonomi dapat terjadi pada kuartal III dan IV 2020 setelah pada kuartal I dan II terjadi kontraksi sangat dalam.
Terlebih sebelumnya Pemerintah dalam Rapat Paripurna memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI 2021 masih mampu tumbuh pada rentang 4,5% hingga 5,5% “Sekarang fokus dari pemerintah adalah mengejar agar kuartal III dan IV ekonominya bisa kembali pulih dari situasi kontraksi pada kuartal II,” kata Sri Mulyani Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin 22 Juni 2020.
Sri Mulyani mengatakan, kontraksi paling dalam akan terjadi pada kuartal II mengingat April dan Mei merupakan masa-masa gencar diterapkannya PSBB yang akhirnya mampu menekan hampir seluruh aktivitas perekonomian.
Oleh karena itu, Sri Mulyani memastikan pihaknya beserta Bank Indonesia (BI) akan menggunakan instrumen kebijakan fiskal dan moneter secara baik dalam rangka merealisasikan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal III dan IV.
Dirinya juga menambahkan, untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 juga mengalami perubahan dari 2,3% hingga 0,4% menjadi 1% hingga terkontraksi 0,4%. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More