Jakarta – Di tengah kekhawatiran badai PHK dunia yang semakin meluas membuat pemerintah Turki mengambil langkah sigap. Kondisi ini menyusul merosotnya ekonomi akibat gempa bumi terburuk dalam sejarah negara tersebut.
Pemerintah Turki telah mengumumkan larangan PHK di 10 kota dan 10 provinsi terdampak gempa bumi parah yang melanda bagian selatan negara itu.
Larangan PHK tersebut diikuti dengan menawarkan skema bantuan upah bantuan upah sementara sebagai solusi kepada para pekerja dan pelaku bisnis setempat.
“Pemilik bisnis yang tempat kerjanya rusak sedang dan berat mendapat manfaat bantuan untuk menutupi sebagian upah pekerja yang jam kerjanya sudah dipotong,” kata penyataan resmi negara melansir, Reuters, Jumat, 24 Februari 2023.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sendiri menjanjikan melakukan upaya rekonstruksi cepat akibat gempa berkekuatan 7,8 pada 6 Februari lalu. Di mana, menewaskan lebih dari 47.000 jiwa, menghancurkan ratusan ribu bangunan serta menyebabkan jutaan warganya kehilangan tempat tinggal.
Kelompok bisnis dan ekonom Turki mengatakan, biaya perbaikan infrastruktur dan perumahan warga diperkirakan menelan biaya hingga $100 miliar dan juga memangkas 1-2 % dari pertumbuhan ekonomi tahun 2023. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More
Poin Penting BNI menyalurkan kredit Rp822,59 triliun per November 2025, naik 11,23 persen yoy—melampaui pertumbuhan… Read More