Ekonomi Digital RI Diprediksi Capai USD150 Miliar Infrastruktur dan SDM Perlu Ditingkatkan

Jakarta – Pertumbuhan Ekonomi digital akan sangat dinikmati oleh kaum muda Indonesia. Untuk itu, pemerintah diminta tidak hanya menyiapkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD150 miliar di tahun 2025. Dalam digitalisasi ASEAN, Indonesia memimpin dengan porsi sebesar 40% dan pada tahun 2030 diprediksi akan mengalami peningkatan.

“Para Mahasiswa inilah yang akan menjadi sumber SDM dan talenta digital kita ke depan, yang tentu harus dipersiapkan untuk menghadapi transformasi digital ini,” kata Menko Airlangga.

Menanggapi hal itu, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menambahkan, potensi bisnis digital oleh kaum muda, baik itu generasi milenial maupun Gen Z bisa lebih dioptimalkan lagi. “Bisnis digital di kalangan muda sangat potensial mengingat penetrasi yang paling tinggi memang di usia muda,” kata Eliza, 29 September 2022.

Saat ini wadah untuk berbisnis bagi kaum muda adalah melalui e-commerce. Pangsa pasar yang besar ternyata belum sanggup dipenuhi pelaku usaha dalam negeri. “Berdasarkan data BPS, kendala yang paling banyak dihadapi oleh para e-commerce karena faktor demand. Artinya dari sisi demand-nya perlu kita tingkatkan,“ ungkap Eliza.

Dia memaparkan, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk hiburan, berkomunikasi. “Sedangkan untuk aktivitas ekonomi belum setinggi itu. Untuk mengonversi pengguna internet menjadi aktivitas ekonomi membutuhkan transformasi paradigma di berbagai level stakeholders: pemerintah, pelaku usaha, termasuk kebutuhan infrastruktur penunjang,” jelas Eliza.

Pemerintah sendiri terus membangun infrastruktur digital yang memadai di seluruh Indonesia. Salah satunya pemerintah telah menyiapkan infrastruktur teknologi berupa fiber optic maupun pengembangan teknologi terbaru yang sering disebut Low Earth Orbit Satellite sehingga 17.000 pulau di Indonesia akan saling terkoneksi.

“Untuk pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan ya terutama di luar jawa. Karena infrastruktur ini bagian dari ekosistem digital. Pemerataan di luar jawa harus diprioritaskan agar meningkatkan perekonomian daerah tersebut,” tegas Eliza.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, upaya tersebut adalah langkah yang bagus sehingga patut diapresiasi dan didukung. Meski demikian, pemerintah diminta tidak hanya menyiapkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

“Tentu usaha pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital patut kita dukung, di mana upaya untuk memberikan akses internet ini suatu yang bagus. Namun demikian, pemerintah juga jangan lupa untuk menyiapkan sumber daya manusia di daerah untuk dapat menggunakan internet ke sesuatu yang produktif,” katanya.

Menurutnya, pentingnya faktor SDM dalam upaya percepatan transformasi ekonomi digital dapat dilihat dari besarnya jumlah pengguna yang memanfaat internet untuk kegiatan usaha.

“Data BPS menyebutkan meskipun sudah teraliri sinyal internet, sebagian besar penggunaan masih diperuntukkan untuk komunikasi. Untuk berdagang dan kegiatan berkegiatan produktif masih relatif rendah,” tambahnya.

Berdasarkan Statistik Komunikasi Indonesia 2021 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tujuan mengakses internet di perdesaan adalah mendapatkan berita 73,05%, mendapatkan informasi untuk proses pembelajaran 50,66%, mengirim atau menerima email 11,42%, media sosial 93,47%, pembelian barang/jasa 13,66%, penjualan barang/jasa 4,99%, hiburan 72,28%, dan fasilitas finansial 4,43%.

Baca juga: Erick Thohir Dorong Perusahaan BUMN Optimalkan Potensi Ekonomi Digital  

Huda menyebut adanya 3 aspek yang patut diperhatikan dalam upaya transformasi ekonomi digital yakni aspek infrastruktur, aspek sumber daya manusia, serta aspek penggunaan dari ekonomi digital.

“Saya rasa dua aspek terakhir yang saya sebutkan masih kurang sentuhan oleh pemerintah. Akibatnya digital skill kita masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara negara lain seperti Singapura ataupun Malaysia,” pungkasnya. (*)