Pasca Defisit, BI Sebut Neraca Perdagangan Maret Akan Surplus
Jakarta – Bank Indonesia (BI) menilai, jika aliran dana repatriasi dari program amnesti pajak mampu mendorong penerimaan perpajakan, maka pertumbuhan ekonomi di 2016 bisa lebih tinggi dari proyeksi batas tengah BI yang sebesar 5,1%,
“Sebenarnya pertumbuhan ekonomi 5,1% itu konservatif sekali. Karena, pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih dari 5,1% kalau penerimaan dari tax amnesty itu memadai, khususnya repatriasi,” ujar Gubernur BI, Agus DW Martowardojo di Jakarta, Jumat, 16 September 2016.
Agus Marto mengungkapkan, jumlah dana repatriasi yang lebih besar diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi baik di 2016 maupun di 2017. “Tapi, saya tidak bisa berkomentar tentang penerimaan tax amnesty,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Agustus lalu telah memutuskan untuk merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 menjadi di kisaran 4,9-5,3% dari sebelumnya pada rentang 5-5,4% (year-on-year).
Lebih lanjut Agus Marto menambahkan, pihaknya juga sudah menyampaikan dalam Rapat Kerja dengan DPR bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,1%, namun bisa lebih dari perkiraan tersebut jika program amnesti pajak berjalan optimal.
“Secara umum, tentu kami mengharapkan untuk tax amnesty itu bisa berjalan dengan baik. Dan, ini masih ada waktu beberapa saat sebelum akhir September. Di akhir September kami perkirakan jumlahnya akan meningkat,” ucapnya. (*)
Editor : Apriyani K
Poin Penting IHSG ditutup turun 0,53 persen ke level 8.103,87, dengan mayoritas saham terkoreksi (349… Read More
Poin Penting Seorang siswa SD di NTT bunuh diri karena orang tuanya tak mampu membeli… Read More
Poin Penting Bank Mandiri membukukan laba bersih Rp56,3 triliun pada 2025, ditopang pertumbuhan kredit 13,4… Read More
Poin Penting Keberadaan debt collector berperan sebagai credit collection support yang menjaga likuiditas, menekan risiko… Read More
Poin Penting Aset kelolaan DPLK Avrist tumbuh 9,24% menjadi Rp1,32 triliun hingga Desember 2025, dengan… Read More
Poin Penting Prabowo dinilai realistis menyikapi keikutsertaan Indonesia di Board of Peace, yang saat ini… Read More