Ilustrasi ibadah Haji (foto: istimewa)
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait kenaikan biaya haji 2025.
Kenaikan biaya haji dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta dinilai semakin memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Menurut Wahidin, banyak masyarakat, khususnya yang berusia lanjut, kesulitan mengumpulkan dana untuk berhaji.
“Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah tidak laku. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa kenaikan ini menjadi beban berat. Namun, semangat masyarakat untuk berangkat haji tetap luar biasa,” katanya dinukil laman dpr.go.id, Kamis, 2 Januari 2024.
Baca juga : Muhadjir Effendy Soroti Durasi Ibadah Haji Indonesia Lama dan Mahal
Oleh karena itu, Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten III itu mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Selain biaya haji, Wahidin juga menyoroti kondisi Asrama Haji Tangerang yang belum optimal meski pembangunannya menghabiskan anggaran Rp60 miliar.
“Ada temuan BPK terkait kasus korupsi sebesar Rp3 miliar yang hingga kini belum diselesaikan. Namun, perhatian utama kami adalah bagaimana memastikan asrama ini bisa dimanfaatkan maksimal tahun ini,” tegasnya.
Baca juga : Lewat Cara Ini, ACC Beri Kemudahan Masyarakat Tunaikan Ibadah Haji
Menurutnya, kesiapan fasilitas pendukung seperti asrama haji sangat penting untuk mendukung kelancaran pelayanan jamaah. Ia meminta Kementerian Agama untuk memastikan kesiapan asrama dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.
“Pelaksanaan haji harus lebih baik setiap tahunnya. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana peran pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More