Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait kenaikan biaya haji 2025.
Kenaikan biaya haji dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta dinilai semakin memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Menurut Wahidin, banyak masyarakat, khususnya yang berusia lanjut, kesulitan mengumpulkan dana untuk berhaji.
“Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah tidak laku. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa kenaikan ini menjadi beban berat. Namun, semangat masyarakat untuk berangkat haji tetap luar biasa,” katanya dinukil laman dpr.go.id, Kamis, 2 Januari 2024.
Baca juga : Muhadjir Effendy Soroti Durasi Ibadah Haji Indonesia Lama dan Mahal
Oleh karena itu, Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten III itu mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Selain biaya haji, Wahidin juga menyoroti kondisi Asrama Haji Tangerang yang belum optimal meski pembangunannya menghabiskan anggaran Rp60 miliar.
“Ada temuan BPK terkait kasus korupsi sebesar Rp3 miliar yang hingga kini belum diselesaikan. Namun, perhatian utama kami adalah bagaimana memastikan asrama ini bisa dimanfaatkan maksimal tahun ini,” tegasnya.
Baca juga : Lewat Cara Ini, ACC Beri Kemudahan Masyarakat Tunaikan Ibadah Haji
Menurutnya, kesiapan fasilitas pendukung seperti asrama haji sangat penting untuk mendukung kelancaran pelayanan jamaah. Ia meminta Kementerian Agama untuk memastikan kesiapan asrama dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.
“Pelaksanaan haji harus lebih baik setiap tahunnya. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana peran pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Jakarta - Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk… Read More
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam… Read More
Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah asosiasi sektoral mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan… Read More
Jakarta - Mike Johnson, kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat dalam… Read More
Jakarta - Di era modern, kesempatan perempuan untuk mewujudkan mimpi semakin terbuka. Tak terkecuali Tjit… Read More
Jakarta - Sejak diluncurkan 9 November 2024, aplikasi super apps BYOND PT Bank Syariah Indonesia… Read More