Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB
Jakarta–Pengamat Ekonomi, A. Prasetyantoko menilai, pertumbuhan ekonomi nasional pada lima tahun ke depan masih berjalan lambat walau diprediksi akan tetap tumbuh. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini sudah tidak terdapat komoditas sumber pendapatan negara yang bernilai fantastis.
“Cirinya memang lebih lambat pola pertumbuhannya. Ke depan jauh lebih lambat, karena kita tidak ada lagi miliki sumber pendapatan yang pertumbuhan fantastis. Kalau kita dulu masih punya komoditas yang baik,” jelas Prasetyantoko di kampus Unika Atmajaya, Jakarta, Jumat, 15 September 2017.
Ekonom yang juga menjabat sebagai Rektor Unika Atmajaya ini juga menilai, pertumbuhan ekonomi di lima tahun mendatang masih akan ditopang oleh konsumsi domestik dan ekspor yang mulai membaik. Selain itu investasi diperkirakan mulai meningkat seiring selesainya proyek infrastruktur serta berbagai implementasi paket kebijakan ekonomi.
“Itu yang sekarang dilakukan pemerintah, pembangunan infrastruktur, adanya paket kebijakan baru. Nah Kalau misal ini dilaksanakan dengan benar maka kita akan bergeser,” tambah Prasetyantoko.
Dirinya beranggapan bahwa Indonesia saat ini masih berada di fase peningkatan dan pertumbuhan, namun dirinya tidak sependapat dengan pemerintah yang mentargetkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, hal tersebut dapat berdampak pada kekecewaan.
“Tapi menurut saya saat ini lebih sehat, lebih baik menata secara regulasi dan Infrastuktur kita dibangun untuk naik pelan itu yang menurut saya lebih baik. Namun saya tidak pro dan tidak mendukung target yang tinggi akan berakibat kekecewaan nantinya. Cukup tumbuh pelan stabil yang tidak terganggu dengan global dan tidak kompetitif,” tukas Prasetyantoko.
Seperti di ketahui pertumbuhan ekonomi dalam yang dicanangkan pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di tahun 2018 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih tinggi dari sasaran tahun 2017 sebesar 5,2 persen. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More