Ilustrasi - Neraca perdagangan Indonesia kembali surplus. (Foto: Istimewa)
Jakarta–Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3%. Sementara Bank Indonesia (BI) lebih optimis yang menargetkan sebesar 5,6%. Padahal, perekonomian global masih perlu diwaspadai, namun pemerintah dan BI optimis ekonomi bakal tumbuh di atas 5%.
Sedangkan dari kacamata Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2016 tidak akan berada di atas 5%, yakni hanya dikisaran 4,9-5%. Menurut Ekonom INDEF Aviliani, jika pertumbuhan terlalu tinggi, maka akan berisiko pada defisit transaksi berjalan.
“Karena gini kalau terlalu tinggi, maka current account defisitnya malah semakin besar. Karena selalu kalau pembangunannya yang tinggi, pertumbuhan yang tinggi itu biasanya diikuti dengan impor yang tinggi,” ujar Aviliani kepada Infobank di Jakarta, Rabu malam, 16 Desember 2015.
Lebih lanjut dirinya mengingatkan pemerintah, agar dapat memperhatikan perekonomian Tiongkok yang tengah melambat. Hal tersebut, tentu berdampak kepada ekspor komoditas utama Indonesia, dimana saat ini harga komoditas tengah mengalami penurunan.
“Kalau dari eksporkan gak mungkin, China sudah menurun pertumbuhan ekonominya. Yang kita punya hubungan langsungkan dengan China, kalau dengan yang lain-lain hubungannya keuangannya, jadi cenderung menurut saya setinggi-tingginya 5%,” tukas Aviliani.
Di tempat yang sama Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, harga komoditas yang belum menunjukkan perbaikan, tentu berdampak kepada ekspor dan perekonomian nasional. Terlebih, Tiongkok menjadi negara tujuan utama Indonesia untuk ekspor komoditas. Sehingga, jika perekonomian Tiongkok melambat, maka dampaknya akan sangat terasa kepada perekonomian nasional.
“Itu direct-nya langsung ke ekonomi China, plus harga komoditas yang kemungkinan yang tidak akan rebound, dua ini yang kemungkinan akan menghambat proyeksi pertumbuhan ekonomi kita tahun 2016, kita masih pasang 5,3%, tapi IMF menganggap sepertinya bisa lebih rendah dari 5,3%,” ucap Bambang. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More