Ekonom UI: Holding Ultra Mikro Dorong Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

Jakarta – Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia kompak mendukung rencana integrasi Badan Usaha Milik Negara untuk pengembangan ekosistem usaha Ultra Mikro (UMi) yang diinisiasi pemerintah.

Dukungan muncul karena kehadiran integrasi BUMN untuk UMi diharap bisa menggenjot pengembangan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan membawa sentimen positif dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) cum Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang menjadi koordinator holding ini memiliki kemampuan aset, jaringan, teknologi dan pendanaan yang mumpuni untuk mengurusi perusahaan-perusahaan calon anggota integrasi.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana mengintegrasikan ekosistem ultra mikro pada tiga BUMN, yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin kemarin mengungkapkan rencana integrasi eksosistem ultra mikro ini telah mendapat lampu hijau dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yakni komite privatisasi di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Dari sisi stabilitas sistem keuangan sudah dilihat sehingga kita tidak memiliki concern mengenai penerapan holding ini,” ujar Sri Mulyani. Integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM, menurut Sri Mulyani, nanti akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat.

Tujuan integrasi ekosistem UMi tersebut untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan formal, mengurangi biaya pendanaan usaha UMi, meningkatkan taraf hidup melalui pembagian jaminan dan bantuan sosial yang didistribusikan melalui eksosistem, selain itu peningkatan literasi keuangan nasional. Kementerian Keuangan menargetkan 29 juta usaha UMi dapat memperoleh akses pembiayaan pada 2024 melalui integrasi ekosistem ini.

“Tentu multiplier effect dan jenjang pengembangan pelaku UMKM ke depan akan lebih baik. Dan memang segmen UMKM perlu diurusi serius karena kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerjanya yang besar,” kata Fithra.

Dia juga menilai integrasi ini akan mendongkrak inklusi keuangan pada pelaku UMKM. Jaringan serta sumber dana murah yang dimiliki BRI bisa membantu Pegadaian dan PNM agar lebih efisien dalam mendukung serta menyalurkan program dan produk bagi UMKM. “Perlu diingat, pelaku UMKM saat ini banyak juga yang mendapat pembiayaan dari rentenir,” katanya.

Pandangan senada disampaikan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Dia menilai pembiayaan ke UMKM selama ini masih dipandang tinggi risikonya. Pandangan ini muncul karena hingga sekarang ketersediaan data aktivitas bisnis UMKM belum terpadu dan banyak tersedia.

“Dengan pembentukan holding, data pelaku UMKM akan menjadi lebih banyak dan terintegrasi. Ini akan menjadi sentimen baik khususnya untuk pengembangan segmen UMKM lebih berkelanjutan ke depannya,” kata Ari.

Dia menyebut, data UMi dan UMKM yang terkumpul dari pembentukan holding nanti akan mampu diproses lebih baik guna menciptakan proyeksi yang lebih tepat ihwal perkembangan ekonomi nasional. Dengan basis data yang bagus, pendekatan lembaga perbankan dan pembiayaan ke pelaku usaha UMi dan UMKM pun dipastikan berjalan lebih efektif.

“Terlebih, UMKM merupakan segmen yang paling cepat bangkit. Namun, perbankan memang perlu tetap memilih sektor dan debitur mana yang perlu menjadi perhatian terlebih dahulu,” imbuhnya.

Selain itu, Ari menilai holding BUMN untuk UMi akan membuat pertumbuhan dan kualitas kredit UMKM lebih baik. Hai ini juga akan menjadi pendorong bank lain untuk dapat lebih gencar menjalankan program pengembangan serta penyaluran kredit ke UMKM dengan membangun rantai pasok lebih jelas. (*)