Poin Penting
- Ekonom menilai kualitas belanja negara lebih penting daripada besarnya realisasi anggaran.
- Pemerintah didorong memanfaatkan Semester II 2026 untuk konsolidasi fiskal.
- Belanja negara 2026 diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN.
Jakarta – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pemerinta perlu memfokuskan belanja negara pada kualitas dibandingkan sekadar meningkatkan besaran anggaran dalam APBN pada semester II 2026.
Menurutnya, semester II 2026 merupakan momentum yang tepat untuk memasuki fase konsolidasi fiskal.
“Keberhasilan belanja pemerintah pada semester II 2026 seharusnya tidak lagi diukur dari besarnya realisasi anggaran, melainkan dari kualitas dampaknya terhadap perekonomian,” kata Fakhrul, Kamis, 9 Juli 2026.
Baca juga: Misbakhun Ungkap Penyebab Transfer ke Daerah Berkurang Meski Belanja Negara Naik
Pada semester I 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen, setara 43,1 persen dari target APBN.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.296,8 triliun, meningkat 29,4 persen atau 41,2 persen dari target.
Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari target, meski terkontraksi 11,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kualitas Belanja Dinilai Lebih Berdampak
Fakhrul menegaskan bahwa ukuran keberhasilan belanja negara bukan pada besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan pada kemampuannya mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
“Menurut saya kualitas belanja jauh lebih penting dibandingkan besarnya belanja. Penciptaan lapangan kerja dan deregulasi untuk kemudahan sektor swasta harus diutamakan,” ujarnya.
Baca juga: Hingga Mei 2026, Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.059,3 Triliun
Sementara itu, pemerintah memproyeksikan belanja negara sepanjang 2026 mencapai Rp3.942,4 triliun atau sekitar 102,6 persen dari pagu APBN, meningkat14,8 persen dibandingkan sebelumnya.
Proyeksi tersebut didorong oleh kebutuhan belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.245,5 triliun atau naik 25,5 persen, dan transfer ke daerah sebesar Rp696,9 triliun atau 100,6 persen dari pagu APBN sebesar Rp693 triliun.
Purbaya mengungkapkan outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan anggaran sebesar Rp132 triliun untuk memenuhi kewajiban pemerintah, subsisi dan kompensasi.
“Outlook belanja ditunjukkan untuk mendukung program prioritas pembangunan menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah penanggulangan bencana dan tambahan otsus (otonomi khusus),” ungkapnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
