Jakarta– Keputusan presiden untuk merombak jajaran menteri kabinet kerja pada hari ini cukup mengagetkan semua pihak. Bagaimana tidak, Presiden Jokowi sudah tiga kali merombak jajaran menterinya dalam setengah periode kepemimpinannya.
Terlebih, nama Airlangga Hartarto masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dimana saat ini dirinya masih menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar dan juga merangkap sebagai Menteri Perindustrian. Keputusan Jokowi juga dinilai janggal, dimana Jokowi saat ini seakan terlihat mendekati tokoh Golkar jelang kontestasi Pilpres tahun depan.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, keputusan presiden untuk tidak melepas jabatan Airlangga di Pemerintahan dirasa kurang tepat.
“Langkah reshuffle pak Jokowi sekedar konsolidasi politik jelang pemilu. Jadi substansi masalah ekonomi tidak jadi prioritas utama,” ungkap Bhima kepada Infobank di Jakarta Rabu 17 Januari 2018.
Dirinya juga menilai, kondisi industri pengolahan sekarang masih terlihat lesu dan kurang bagus. Dimana tercatat pertumbuhan sektor industri dibawah pertumbuhan ekonomi. Tercatat triwulan III 2017 pertumbuhan industri pengolahan hanya 4,84% (yoy).
“Kemudian share industri manufaktur terhadap PDB turun terus bahkan dibawah 20% Gejala deindustrialisasi ini perlu penanganan khusus,” tambah Bhima.
Dirinya juga berpesan kepada seluruh kabinet kerja agar dapat fokus menjalankan tugasnya dipemerintahan tanpa harus terbebani oleh kepentingan golongan maupun partai apapun.
“Dengan kinerja sektor industri yang mengkhawatirkan di sisa tahun Jokowi ini perlu Menteri yang fokusnya tidak terbelah oleh isu politik,” tukas Bhima. (*)
Poin Penting STRK menggandeng Coco Bali Pte Ltd untuk memperkuat ekspansi global melalui peluncuran tiga… Read More
Jakarta - Sepanjang 2025, berbagai kasus korupsi menjerat para pejabat Indonesia yang berhasil diungkap Komisi Pemberantasan… Read More
Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More
Poin Penting PINTU meluncurkan fitur Auto DCA Explore Plans untuk memudahkan investor berinvestasi rutin dengan… Read More
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More