Dirinya juga mengritisi pemerintah untuk dapat mensosialisasikan terlebih dahulu kebijakan tersebut kepada masyarakat. Begitupula dengan mendisiplinkan pengusaha yang akan berbuat curang. “Tentu yang terpenting juga ada dua yang harus dicermati yakni sosialisais pemahaman dan displin pelaku usaha untuk tidak main-main dengan angka itu,” ungkap Tony.
Baca juga: Pemerintah Tunda Pembahasan Redenominasi
Dirinya juga memberikan masukan pada pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat demi terciptanya keselarasan ekonomi.
Pemerintah sendiri sepertinya belum merencanakan kebijakan ini untuk dapat masuk ke pembahasan prolegnas tahun 2017, namun Bank Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat terus membahas ini agar dapat terealisasikan dengan baik. (*)
Editor: Paulus Yoga
