Ekonom: Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke IKN Harus Dikaji Matang

Jakarta – Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional Nanyang Technological University Singapura Prof. J. Soedradjad Djiwandono, Ph.D menyatakan, perpindahan ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus bisa dikaji dan dilihat betul dari pelbagai aspek. 

“Kembali lagi saya pernah mendengar dan setuju dengan pemindahan itu, hanya semestinya dipikirkan secara matang bagaimana pemindahan sampai seberapa jauh dan lain sebagainya,” katanya dalam acara Mid Year Banking & Economic Outlook 2024, Selasa, 2 Juli 2024.

Sebab kata dia, sudah ada banyak contoh di negara tetangga Indonesia, bagaimana manusia merubah ibu kotanya sudah menjadi suatu hasil yang baik.

Baca juga: Ekspansi Bisnis di IKN, SIG Akuisisi 20,9 Persen Saham PT Karya Logistik Nusantara

“Karena ada contohnya bagaimana manusia memindahkan ibu kota Kuala Lumpur beberapa mile sudah menjadi hasil yang bagus sekali,” bebernya.

Sebaliknya, Cambodia mendirikan ibu kotanya dinilai kurang berhasil karena tidak banyak diminati oleh warganya sendiri termasuk para pegawai di pemerintahan.

“Mau ditengah pada akhirnya tidak ada orang yang mau pindah ke sana. Sudah dibangun sejumlah gedung tapi orangnya tidak ada yang mau pindah. Pegawainya saja tidak mau, apalagi orang lain. Tentunya kita tidak mau seperti ini,” bebernya.

Baca juga: Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp5,5 Triliun per Mei 2024

Ia mengatakan, perpindahan ibu kota Jakarta ke IKN bukan menjadi masalah baru yang mengemuka belakangan ini. Sebab, rencana satu ini sudah muncul sejak dirinya duduk di kabinet pemerintahan. 

“Sejak saya masih di kabinet, sudah ada pembicaraan mengenai sebaiknya  bahwa Jakarta dipindahkan karena air laut semakin masuk ke wilayah Jakarta. Kalau kita mau mendapatkan air bersih, maka makin lama makin dalam untuk melakukan pengeboran,” terangnya.

Bahkan kata dia, pemerintah sebelumnya sudah pernah merencanakan pemindahan ibu kota ke kawasan Sentul Jawa Barat sebagai pengganti Jakarta namun gagal di tengah jalan.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa pendapat pribadinya tidak akan mengganggu jalannya proses transisi pemerintahan Prabowo mendatang, misalnya di sektor keuangan perbankan yang sudah berjalan demikian bagus antara tim presiden terpilih dengan tim dari menko ekuin dan Kementerian Keuangan.

“Di mana tantangan yang dihadapi demikian besar karena penerimaan pajak di Indonesia masih demikian jelas. Yang jelas tidak mencerminkan kapasitas dari penduduk dan pengusaha indonesia,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama