Ilustrasi: Pergerakan pasar saham/istimewa
Jakarta – Pengamat Ekonomi Hasan Zein Mahmud mengatakan, portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) dinilai lebih aman. Sikap atau prinsip kehati-hatian ini tercermin dari keuntungan atau yield yang diperoleh BPJS-TK dari investasi dana pekerja yang terkumpul.
“Hasil yield hingga November 2020, hampir sama dengan yield Surat Utang Negara selama 10 tahun yang berkisar di 6,8-6,9% per tahun. Ini menunjukkan, titik tekan investasi yang dilakukan oleh BPJS terhadap dana pekerja lebih mengarah ke keamanan,” jelas Hasan yang juga Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode pertama (1991-1996), pada sebuah webinar, 23 Maret 2021.
Hasan menjelaskan, dari total jumlah dana sebesar Rp472,9 triliun, BPJS-TK menempatkan Rp307,38 atau sebesar 65% portfolionya ke Surat Utang Negara per 30 November 2020. Selain itu, BPJS TK juga menempatkan Rp70,50 triliun ke saham-saham LQ 45. Sisanya adalah ke instrumen seperti deposito, reksadana, dan properti.
Lebih jauh, Hasan mengingatkan bahwa setiap masyarakat maupun institusi harus memiliki 3 hal sebelum berinvestasi ke pasar modal. 3 hal tersebut adalah Duit, Kemampuan, dan Waktu.
Jumlah dana dan jangka waktu memang tidak menjadi kendala bagi BPJS-TK. Meskipun demikian, kemampuan untuk berinvestasi dan memilih asset-aset yang tepat perlu terus diasah agar tidak menyebabkan kerugian negara. Hasan mengimbau agar BPJS TK terus mengasah kemampuannya dalam mengalokasikan dan memilih aset yang tepat. (*) Evan Yulian Philaret
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More
Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More
Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More
Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More
Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More
Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More