Ekonom: Menteri Rangkap Jabatan, Kebijakan Pemerintah Ugal-Ugalan

Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB

Jakarta– Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri terus mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya menyebut, kebijakan Pemerintah saat ini belum maksimal ditambah banyaknya menteri yang berpaling untuk lebih fokus pada Pemilihan Umum 2018.

“Kenapa kondisi diluar ekonominya baik baik saja tapi kita tumbuh lambat, karena Pak Jokowi hingga saat ini kebijakannya masih ugal-ugalan. Kemana saja kebijakan ekonomi sampai 16 tersebut,” ungkap Faisal Basri pada acara diskusi INAPLAS dengan tema “The Impact Of Indonesia Dynamic Politics On Industry” di Hotel Pullman Central Park Jakarta, Senin 5 Febuari 2018.

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya menteri yang rangkap jabatan pada periode kepemimpinannya. Dirinya menyebut, Menteri Perindustrian saat ini yang dijabat oleh Airlangga Hartarto lebih fokus kepada jabatannya sebagai ketua umum Partai Golkar ketimbang mengurusi sektor industri.

“Menteri Perindustrian juga lebih mementingkan partainya dan sektor kita para pelaku industri hanya menjadi pilihan keduanya,” tambah Faisal.

Dirinya menyebut, ditengah perlambatan ekonomi saat ini pemerintah diharap dapat menggenjot angka industri manufaktur. Terlebih industri tersebut dapat lebih menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan angka belanja masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Dimana sebagai informasi, tercatat pertumbuhan sektor industri manufaktur masih dibawah pertumbuhan ekonomi. Tercatat triwulan III 2017 pertumbuhan industri manufaktur hanya 4,84% (yoy). (*)

Suheriadi