Jakarta – Ekonom Senior INDEF, Aviliani mengatakan bahwa dibutuhkan instrumen baru untuk mengakselerasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang semakin melemah.
Adapun, DPK per November hanya tumbuh 3,04 persen yoy, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,43 persen yoy. Sedangkan, pertumbuhan kredit mencapai 9,74 persen yoy.
“Ini sudah terjadi bertahun-tahun, jadi bukan hanya karena Covid saja tapi juga sudah cukup lama terjadi. Ini artinya apa? Perlu ada instrumen baru di Dana Pihak Ketiga agar orang itu menempatkan dana di dalam negeri sendiri,” ujar Aviliani dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan INDEF, Kamis 28 Desember 2023.
Baca juga: DPK Perbankan 2024 Diramal Bakal Menguat, Ini Pendorongnya
Selain itu, lanjut Aviliani, yang memengaruhi lemahnya pertumbuhan DPK, yakni adanya kecenderungan dari kaum milenial mulai beralih untuk menempatkan dananya pada instrumen lain, seperti saham dan obligasi.
“Kaum milenial sekarang juga tidak hanya menempatkan uang di bank tapi sebenarnya sudah pakai instrumen saham, obligasi, sehingga ini juga mempengaruhi dana pihak ketiga semakin apa ke depan semakin rendah karena instrumen investasi dari milenial itu udah mulai berkembang,” ungkapnya.
Baca juga: Meski DPK Melambat, Bos OJK Bilang Likuiditas Perbankan Tetap Terjaga
Sementara itu, pertumbuhan kredit masih tergolong cukup baik. Meski demikian, bila dilihat dari sektornya, yang bertumbuh hanya pada sektor makanan minuman dan pariwisata. Aviliani pun memperkirakan hingga akhir tahun pertumbuhan kredit belum akan bisa mencapai doubel digit.
“Yang bertumbuh itu pada makanan minuman, sektor pariwisata. Jadi yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sedangkan sektor properti itu agak lambat pertumbuhannya. Jadi sebenarnya dari pertumbuhan kredit itu masih bagus, tapi memang nggak bisa double digit untuk tahun ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More