Eko Budi Supriyanto Mundur dari Komisaris Bank MNC
Jakarta — PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) secara resmi mengumumkan pengunduran diri Eko Budi Supriyanto sebagai komisaris independen Bank MNC.
Hal ini akan berlaku efektif sejak diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang akan dilakukan tiga bulan mendatang, dan pengunduran ini akan sah jika Bank MNC tidak melakukan RUPS dalam jangka waktu tersebut.
Eko B Supriyanto telah menjabat sebagai komisaris independen Bank MNC selama tiga tahun yakni sejak tahun 2015. Sesuai dengan Surat OJK No.SR-2/D.03/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang keputusan uji kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) atas pengangkatan Komisaris Independen PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atas nama Eko B Supriyanto.
Eko saat ini dikenal sebagai pemimpin redaksi majalah Infobank. Di tahun 2009 – November 2014, Eko B Supriyanto juga pernah menjabat sebagai komisaris independen yang juga menjadi ketua Komite Remunerasi PT Bank Mutiara Tbk.
Sebagai informasi, PT Bank MNC Internasional Tbk berhasil mencatakan laba sebesar Rp94,8 miliar pada kuartal pertama 2018, meningkat 294% dibanding periode yang sama pada 2017. Total kredit perseroan mencapai Rp 6,94 triliun, menurun dari posisi kuartal I 2017 yang mencapai Rp 7,8 triliun atau turun 10,94% (yoy). Sementara penghimpunan DPK pada periode tersebut juga menurun 9,26% secara tahunan menjadi Rp 8,61 triliun setelah di kuartal I 2017 mencapai Rp 9,49 triliun.
Pertumbuhan laba perseroan di kuartal pertama 2018 ini ditopang dari peningkatan laba operasional menjadi Rp 126,6 miliar per 31 Maret 2018, membaik setelah rugi di tahun lalu hingga mencapai Rp 65,03 miliar.(*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More