Efisiensi Anggaran Berlebihan Jadi Biang Kerok Perlambatan Ekonomi RI

Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi domestik, khususnya pada kuartal I-2025.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan, efisiensi yang berlebihan ini alih-alih meningkatkan produktifitas di birokrasi, namun justru memberikan delusi potensi pertumbuhan ekonomi.

“Jadi menurut saya efisiensi ini sudah berlebihan dan ternyata bukannya meningkatkan produktifitas di birkorasi apalagi di perekonomian, tapi yang terjadi justru mendelusi dari potensial growth itu sendiri,” kata Eko dalam acara KEM PPKF 2026: Efisensi Berlanjut, Mimpi 8 Persen Makin Surut?, dikutip, Jumat 30 Mei 2025.

Baca juga: Danantara, BSI, dan Peluang Emas Ekonomi Syariah di Indonesia

Eko mengatakan, banyak sektor-sektor usaha yang mengalami ‘kolaps’ akibat terdampak oleh belanja hemat Kementerian. Di mana pemerintah memangkas anggaran untuk mengadakan rapat di luar hingga kegiatan di daerah-daerah, bahkan luar negeri.

“Mungkin pada aspek lain memang harus kita evaluasi, tetapi menurut saya harusnya evaluasinya nggak berlebihan karena kemudian ternyata situasi itu diikuti cara adaptasi mereka, dengan situasi batasan anggaran itu diikuti dengan pola swasta juga, sehingga swasta juga ikut-ikutan tidak ada kegiatan-kegiatan menstimulasi perekonomian,” jelasnya.

Dia pun menyoroti realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 persen secara tahunan (yoy) di kuartal I-2025, yang menandakan Indonesia makin bergerak menjauh dari target 5,2 persen pada 2025 sesuai APBN.

Lebih lanjut, tambah Eko, kisaran pertumbuhan ekonomi di level 5,2 hingga 5,8 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 akan sangat berat. Diperlukan upaya ekstra untuk mengakselerasi pertumbuhan di tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa efisiensi anggaran akan tetap dilakukan pada tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kualitas belanja pemerintah.

Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya saat ini tengah memonitor berbagai langkah efisiensi yang dilakukan sepanjang tahun ini. Menurutnya, hasil evaluasi terhadap efisiensi anggaran pada 2025 akan menjadi rujukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Baca juga: BI Prediksi Efek Penurunan BI Rate ke Ekonomi Butuh 1,5 Tahun, Ini Sebabnya

“Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya tegas iya dilakukan. Strateginya mengacu pada Asta Cita 8 prioritasnya Bapak Presiden, baru dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang di develop oleh Kementerian Lembaga tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” ujar Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, dikutip, Rabu, 21 Mei 2025.

Bendahara negara ini menegaskan bahwa penguatan kualitas belanja pada 2026 akan dilakukan melalui efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya. (*)

Editor: Galih Pratama