Jakarta–Pesatnya perkembangan e-Commerce dari tahun ke tahun, membuat pemerintah berharap perusahaan ‘pasar online’ di Indonesia dapat turut terlibat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang ditemui dalam acara peringatan tujuh tahun perusahaan Bukalapak hari ini, mengungkapkan pertambahan jumlah lapangan kerja melalui pengembangan UKM yang bergabung pada platform perdagangan daring dapat segera terwujud jika perusahaan-perusahaan e-commerce tersebut bersinergi dengan bank.
“E-commerce seperti Bukalapak jangan hanya jadi perantara antar penjual dan pembeli (online,red). Kalau bisa juga berkembang jadi perantara penyaluran kredit bagi UKM dan masyarakat, bantu pemerintah salurkan KUR yang kita targetkan tahun ini mencapai Rp100 triliun,” kata Rudiantara di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.
Pada peta arah pengembangan e-commerce yang dicanangkan Rudiantara dan delapan kementrian atau lembaga 2015 lalu. Nilai taksiran di tahun 2020 untuk perputaran uang perdagangan secara daring ini akan mencapai USD130 miliar atau setara Rp180 triliun.
Rudiantara pun mendorong agar masyarakat Indonesia dapat semakin kreatif guna menyemarakkan dunia e-commerce di Tanah Air sehingga dapat terlibat menikmati ‘kue’ dari potensi besar tersebut.
“Target kita akses broadband di seluruh Indonesia sudah tercapai pada tahun 2019, sehingga UKM dapat terus tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang luas. Coba bayangkan sebesar apa potensinya kalau masyarakat sudah dapat menikmati akses internet di seluruh Indonesia,” tambah Menteri yang pernah berkarir di Indosat, Telkomsel dan Telkom ini. (*) Akhmad Dani
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More