Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa di tahun 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Hal ini disebabkan karena krisis pangan akibat kekeringan dari perubahan iklim yang sangat drastis.
“Urusan pangan, hati-hati masalah ini. WHO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, nggak ada pergerakan apa-apa, 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. akan mengalami kelaparan,” ujar Jokowi dalam Rakornas Pengendali Inflasi 2024, Jumat, 14 Juni 2024.
Sehingga, Presiden menginstruksikan untuk melakukan langkah antisipasi mulai sekarang. Pasalnya, diperkirakan akan ada 50 juta petani akan kekurangan air.
Baca juga: Bos BI Pamer Inflasi Indonesia Terendah di Dunia
“Artinya apa? jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang artinya harga pasti akan naik. Otomatis juga inflasi pasti akan naik lagi. Rentetan ini yang harus diantisipasi, direncanakan dan korbannya sekali lagi rakyat,” tegasnya.
Presiden pun selama 3 bulan ini telah memberi arahan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk bekerja sama dengan TNI segera membangun pompa air di daerah yang produksi utamanya beras.
Baca juga: Ekonom: Ada Ancaman Kelaparan Ditengah Pelemahan Ekonomi
“Untuk secepatnya memasang, membangun pompa-pompa, mungkin 20 ribuan pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi utamanya beras. Pompa dari sungai naikkan ke atas untuk mengairi sawah baik itu sungai besar, sedang, kecil jangan biarkan air masuk ke laut,” jelasnya.
“Beberapa sudah dikirim ke kodam-kodam dan masuk pompa 1.600, terutama di daerah-daerah produksi. Nanti saya cek di lapangan sehingga betul-betul saat kering karena El-Nino, bulan Juli sudah mulai, masuk Agustus, September kita siap sehingga produksi tidak turun. Itu goalnya,” lanjut Jokowi. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More