Dukungan Perbankan untuk UMKM di Jatim Harus Diperkuat

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Menurutnya, penyaluran KUR dari sektor perbankan cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim.

“Kami ingin melihat sejauh mana dampak penyaluran KUR terhadap pertumbuhan UMKM di Jatim,” katanya usai pertemuan dengan OJK, BPK, Bank Jatim dan Himbara, dikutip laman dpr.go.id, Senin, 14 April 2025.

Diketahui, saat ini penyaluran KUR secara nasional sudah mendekati Rp1.000 triliun, dengan kontribusi Jatim yang tergolong signifikan. 

Program ini dinilai berdampak langsung pada sektor usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Baca juga : Kursi Dubes RI di AS Kosong Nyaris 2 Tahun, DPR Minta Segera Diisi

“UMKM memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, terutama di sektor informal. Mereka adalah motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lanjutnya, dukungan perbankan terhadap UMKM harus terus diperkuat. Terlebih, Jatim dinilai sebagai barometer pembangunan nasional karena kinerja ekonominya yang konsisten di atas rata-rata.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmennya sebagai bank penyalur KUR terbesar, terutama di wilayah Jatim.

Sementara itu, BNI memaparkan berbagai upaya yang dilakukan dalam mendukung layanan keuangan inklusif.

Baca juga : KB Bank Bersiap Migrasi ke NGBS, Layanan Transaksi Dijamin Lebih Cepat dan Akurat

Adapun OJK turut menyampaikan data terkini tentang kondisi perbankan nasional, termasuk rasio kredit bermasalah (NPL), pertumbuhan pinjaman, dan dana pihak ketiga. Meskipun terdapat tren positif, OJK tetap mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap situasi ekonomi yang terus berubah.

Komisi XI DPR RI juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyaluran KUR agar tepat sasaran. Dalam pertemuan BRI berhasil menyalurkan KUR secara masif dan efektif.

“BRI patut diapresiasi atas peran besarnya dalam membantu pelaku usaha kecil. Ini menjadi contoh keberhasilan sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor keuangan,” tutup legislator asal Jatim II itu.

Rapat ini menjadi langkah konkret DPR RI dalam memastikan program kredit dan dukungan perbankan berjalan optimal dalam mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya melalui penguatan UMKM di daerah.

Pemerintah berencana menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025. 

Target ini naik dari Rp280 triliun pada tahun 2024. Rencananya, penyaluran KUR akan difokuskan pada sektor produksi (60 persen) dan bertujuan menjangkau lebih banyak UMKM, termasuk debitur baru dan debitur yang bergraduasi.

Target penyaluran ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak UMKM, termasuk debitur baru (2,34 juta debitur baru) dan debitur yang telah bergraduasi (1,17 juta debitur graduasi),

Dalam hal ini, pemerintah berharap penyaluran KUR ini dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian. 

Penyaluran KUR merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. (*)

Editor: Galih Pratama