Ilustrasi: Pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Foto: isitmewa)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan usulan Anggaran Prioritas pada tahun 2024 dalam mendukung transformasi ekonomi. Anggaran tersebut antara lain untuk pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Menkeu merinci, anggaran pendidikan untuk 2024 dialokasikan sebesar Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun. Anggaran tersebut untuk meneruskan berbagai program maupun program-program baru, penguatan link and match, serta berbagai training vokasi.
“Ini terutama yang sudah ada dan sudah menjadi di pasar tenaga kerja. Jadi kita mulai paling dini ibu hamil, PAUD hingga yang sudah bekerja dapat alokasi untuk pendidikan ini,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa 30 Mei 2023.
Baca juga: Menkeu Paparkan Postur APBN Tahun 2024 di Depan DPR
Kemudian, Perlindungan Sosial sebesar Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun untuk 2024. Peruntukan perlindungan sosial di 2024 tersebut, antara lain untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan BLT Desa, serta menciptakan gini koefisien yang semakin merata.
“Sehingga kenaikan dari pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh yang paling tinggi atau kaya, namun terutama dirasakan oleh mereka yang paling bawah,” jelas Sri Mulyani.
Untuk anggaran infrastruktur, dialokasikan sebesar Rp396,9 triliun hingga Rp477,5 triliun. Kemudian untuk bidang kesehatan di 2024, alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp187,9 triliun hingga Rp200,8 triliun.
“Untuk kesehatan untuk reform dan pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan yang merata. Serta dengan tumbuhnya teknologi di bidang kesehatan yang maju secara pesat, harus dijawab dengan kemampuan Indonesia, tidak hanya di bidang rumah sakit namun juga di industri farmasi,” ungkapnya.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut RI Berpotensi jadi Negara Maju, Ini Syaratnya
Selanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan Rp104,3 triliun hingga Rp124,3 triliun untuk ketahanan pangan di tahun 2024. Hal ini terutama untuk mendorong produksi pangan domestik dan mendukung peningkatan sarana dan prasarana, serta perbaikan tata kelola dari sistem logistik dan cadangan pangan nasional. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya menilai OTT pegawai pajak dan bea cukai sebagai terapi kejut agar… Read More
Poin Penting Baru beroperasi sejak Desember 2025, BSN langsung memposisikan diri sebagai “Banknya Para Developer”… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Jakarta, terpisah… Read More