Dianggarkan Rp2.044 T, Ini Proyek Prioritas Pemerintah di 2024

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan usulan Anggaran Prioritas pada tahun 2024 dalam mendukung transformasi ekonomi. Anggaran tersebut antara lain untuk pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Menkeu merinci, anggaran pendidikan untuk 2024 dialokasikan sebesar Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun. Anggaran tersebut untuk meneruskan berbagai program maupun program-program baru, penguatan link and match, serta berbagai training vokasi.

“Ini terutama yang sudah ada dan sudah menjadi di pasar tenaga kerja. Jadi kita mulai paling dini ibu hamil, PAUD hingga yang sudah bekerja dapat alokasi untuk pendidikan ini,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa 30 Mei 2023.

Baca juga: Menkeu Paparkan Postur APBN Tahun 2024 di Depan DPR

Kemudian, Perlindungan Sosial sebesar Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun untuk 2024. Peruntukan perlindungan sosial di 2024 tersebut, antara lain untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan BLT Desa, serta menciptakan gini koefisien yang semakin merata.

“Sehingga kenaikan dari pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh yang paling tinggi atau kaya, namun terutama dirasakan oleh mereka yang paling bawah,” jelas Sri Mulyani.

Untuk anggaran infrastruktur, dialokasikan sebesar Rp396,9 triliun hingga Rp477,5 triliun. Kemudian untuk bidang kesehatan di 2024, alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp187,9 triliun hingga Rp200,8 triliun.

“Untuk kesehatan untuk reform dan pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan yang merata. Serta dengan tumbuhnya teknologi di bidang kesehatan yang maju secara pesat, harus dijawab dengan kemampuan Indonesia, tidak hanya di bidang rumah sakit namun juga di industri farmasi,” ungkapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut RI Berpotensi jadi Negara Maju, Ini Syaratnya

Selanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan Rp104,3 triliun hingga Rp124,3 triliun untuk ketahanan pangan di tahun 2024. Hal ini terutama untuk mendorong produksi pangan domestik dan mendukung peningkatan sarana dan prasarana, serta perbaikan tata kelola dari sistem logistik dan cadangan pangan nasional. (*)

Editor: Galih Pratama