Jakarta – Bank Sinarmas telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) selaku Kuasa Pemberi Anggaran yang dihadiri oleh Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jakarta (28/4).
Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Kuasa Pemberi Anggaran dengan Penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi salah satu persyaratan sebelum penyaluran KUR.
Dalam hal penandatanganan ini dari pihak Bank Sinarmas diwakili oleh Miko Andidjaja selaku Direktur Bank Sinarmas dan didampingi oleh Muktiono Wibowo selaku Micro and Small Business Group Head Bank Sinarmas dan dilakukan secara bersama-sama dengan 41 Penyalur KUR lainnya dan 2 Perusahaan Penjamin KUR.
Muktiono Wibowo selaku Micro and Small Business Group Head Bank Sinarmas mengubgkapkan, Bank Sinarmas telah menjadi penyalur KUR sejak tahun 2015 sampai saat ini, dan telah memiliki sistem yang memadai dan terintegrasi secara host to host dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
“Saat ini portofolio kredit UMKM Bank Sinarmas telah di dominasi kurang lebih sekitar 80% oleh KUR. Untuk tahun 2021 plafon tahunan penyaluran KUR Bank Sinarmas sebesar Rp1,250 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, melalui kerjasama ini diharapkan penyaluran KUR dapat mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap pelaku UMKM di Indonesia pada era pandemi Covid-19.
“Sebagai wujud komitmen Bank Sinarmas ke depannya akan terus memaksimalkan penyaluran dengan memfokuskan ke sentra – sentra UMKM untuk mempercepat proses akusisi serta tetap melaksanakan pelatihan dan kegiatan sosial terhadap pelaku UMKM untuk bisa terus berkembang dalam melakukan usaha,” tambah Miko Andidjaja selaku Direktur Bank Sinarmas. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More