News Update

Dukung Pemerintah, BKE Siap Bangun 500 Rumah PNS

Jakarta — PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung kebijakan pemerintah mengenai penyediaan satu juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Perseroan yakin bisa mendukung pembangunan 500 unit rumah.

Salah satu upaya BKE merealisasikan kebijakan tersebut dengan ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Proyek Dekonsentrasi Pembiayaan Perumahan Mikro tahun anggaran 2017.

BKE sendiri optimis dapat menyalurkan pembiayaan kredit rumah murah sebanyak 500 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya PNS golongan satu dan Dua.

“Kita bisnis modelnya berbeda. Kita pertama kerja sama dengan koperasi pegawai negeri RI di 57 kota untuk menyalurkan kredit itu melalui koperasi pegawai negeri,” ujar Doddy Bursman, Commercial Lending Divission Head BKE pada Lokakarya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Pembiayaan Perumahan di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017.

Selain itu, pihaknya sendiri mengaku telah menyiapkan dana untuk program proyek pembiayaan tersebut di angka Rp25 miliar. BKE akan memberikan pembiayaan melalui koperasi pegawai negeri di 16 provinsi yang sudah menyatakan kesiapannya untuk memberikan pembiayaan terhadap Program Satu Juta Rumah pemerintahan Jokowi dan JK tersebut.

“Pembiayaan ya optimis 500 unit rumah. Namun tahun depan, kita lakukan maping potensi kita di beberapa koperasi dan provinsi, nilai pembiayaannya Rp25 miliar, tapi kan tergantung kondisi di lapangan,” jelas Doddy.

Bagi PNS golongan 1 dan 2 yang ingin membangun rumah, merenovasi atau mengembangkan rumahnya. BKE menyiapkan pembiayaan dengan memberikan kredit maksimal Rp5 juta hingga Rp50 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan rumah yang layak huni dengan bunga yang rendah. “Maksimal pinjaman sebenar Rp50 juta. Peruntukannya untuk rumah tumbuh, dan renovasi,” tukas Doddy. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

40 Juta UMKM Belum Berizin, BKPM Siap Permudah Proses NIB

Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More

8 hours ago

Purbaya Sesuaikan Strategi Penempatan Dana di Perbankan dengan Kebijakan BI

Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More

9 hours ago

Duh! Program MBG Berpotensi Buang Uang Negara Rp1,27 Triliun per Minggu

Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More

10 hours ago

OJK Tegaskan Tak Ada “Injury Time” Spin Off UUS Asuransi

Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More

10 hours ago

Bursa Calon ADK OJK, Purbaya: Sudah Ada Kandidat Kompeten, tapi Belum Banyak

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More

10 hours ago

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

11 hours ago