Jasa Marga; Ajak BTN sediakan pembayaran nontunai. (Foto: Paulus Yoga)
Dalam memenuhi kebutuhan para nasabah dan masyarakat untuk pembayaran nontunai jalan tol, BTN siap merilis e-money. Paulus Yoga
Jakarta–PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersiap menerbitkan produk uang elektronik atau e-money (Prepaid BTN) dalam rangka mendukung pengembangan pembayaran jalan tol secara nontunai.
“Kami ingin memanjakan nasabah BTN seperti halnya sudah berjalan selama ini dalam pembayaran tol dengan menggunakan e toll. Saat ini dengan Prepaid BTN nasabah akan dapat menikmati fasilitas e toll tersebut,” ucap Direktur Utama BTN, Maryono dalam siaran pers di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015.
BTN sendiri bersama tiga bank BUMN lainnya, BRI, Bank Mandiri dan BNI dipercaya untuk menyediakan instrumen dan infrastruktur pembayaran jalan tol Jasa Marga secara nontunai. Sebelumnya, fasilitas ini dipegang secara eksklusif hanya oleh Bank Mandiri.
“Kami menyambut positif layanan pembayaran jalan tol, untuk itu kami rencanakan meluncurkan produk kartu Prepaid BTN yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pembayaran tol,” tukas Maryono.
Ia menambahkan, kartu ini juga nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembayaran jasa transportasi, perpakiran maupun pembayaran di ritel merchant lainnya. Produk ini, dinilai Maryono untuk melengkapi kebutuhan masyarakat yang memang perlu dipenuhi perbankan. (*)
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More
Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More
Poin Penting Avrist pindah kantor pusat ke Wisma 46 untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Target pertumbuhan… Read More
Poin Penting Penempatan dana Rp276 triliun di bank pelat merah dinilai tidak signifikan mendorong perekonomian,… Read More