Dukung Industri Syariah, BPJS Kesehatan Akan Garap Produk Syariah

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku sedang mempelajari dan mendalami penerapan produk jaminan syariah guna terus mendorong industri keuangan syariah dan mendukung program pemerintah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Public Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (16/05). Fachmi menjelaskan, pihaknya bersama seluruh pelaku industri keuangan telah membicarakan hal tersebut dalam forum rapat Ijtima di Pontianak.

“Kemarin saya hadir di rapat ijtima ulama di Pontianak dan pembicaraan itu sudah clear dan BPJS kesehatan sudah siap menyelenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah,” jelas Fachmi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu 16 Mei 2018.

Fachmi menyebut, bahwa untuk menjalankan prinsip syariah tersebut, sebuah instansi tidak harus menjadi badan syariah. Namun dirinya juga mengaku akan terus mendukung dan meningkatkan industri syariah nasional.

Baca juga: BPJS Kesehatan Laksanakan Pembayaran Klaim Rp84 Triliun

“Kita sudah bertemu berkali-kali dengan MUI dan tinggal jalankan aja. Pada prinsip kita memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dan produk nanti sambil berjalan ada regualsi yang sesuai perundangan yang harus kita sesuaikan,” jelas Fachmi.

Sebagai informasi, BPJS Kesehatan mencatatkan jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia (JKN-KIS) sampai dengan 11 Mei 2018 sebesar 197,4 juta jiwa.

Dirinya juga menyebut, hingga saat ini tercatat BPJS Kesehatan memfasilitasi pesertanya dengan 12.606 kantor cabang dan 59.937 unit ATM bank mitra BPJS Kesehatan (Mandiri, BRl, BNI, dan BTN) yang siap melayani pembayaran iuran peserta JKN-KIS.(*)