Dukung Efektivitas Kebijakan, BI-BPS Perkuat Koordinasi Data

Jakarta–Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang statistik.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pertukaran, dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo dan Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Kamis, 12 November 2015.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara BI dan BPS dalam rangka penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik yang berkualitas untuk memperkuat kapasitas pemangku kebijakan untuk merespon dan mengambil kebijakan yang tepat waktu dan efektif (effective policy making).

Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen ekonomi dan perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan tepat, termasuk kebijakan yang bersifat preemptive (pencegahan).

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan penyempurnaan dari Nota Kesepahaman sebelumnya yang telah diinisiasi BI dan BPS sejak tahun 2002. Berbagai penyempurnaan dan pengembangan telah dilakukan oleh kedua lembaga.

Ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas oleh BPS, telah membantu BI dalam melakukan asesmen kondisi perekonomian, menyusun nowcasting, membentuk leading indicator, dan menyusun proyeksi indikator makroekonomi. Sedangkan BI telah memberikan kontribusi untuk mendukung BPS dalam memproduksi data statistik yang berkualitas antara lain dalam melakukan kajian perhitungan inflasi inti (core inflation), pertukaran data survei, penyusunan data PDB sisi produksi pada sektor keuangan dan sisi pengeluaran dalam transaksi internasional, penyusunan statistik Neraca Arus Dana, dan penyempurnaan kualitas data Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ke depan, dalam rangka pemenuhan komitmen bersama dalam rekomendasi Data Gaps Initiatives (DGI) Negara G-20, BPS sebagai lead agency bersama BI saat ini tengah menyusun Integrated Economic Account (Full Sequence Accounts). Data tersebut berperan penting dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter dan makroprudensial untuk memetakan gambaran ekonomi, arus dana, dan keterkaitan (interconnected) antar-institusi, serta telah menjadi bagian dari Program Strategis Bank Indonesia untuk dilaksanakan hingga tahun 2018. Upaya ini diharapkan mampu membawa nama baik dan kredibilitas Indonesia di dunia statistik internasional. (*) Paulus Yoga