Moneter dan Fiskal

Dukung Aturan DHE SDA, OJK Ingatkan Hal Ini ke Perbankan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan terhadap implementasi aturan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara.

“Dukungan OJK dan sektor jasa keuangan atas kebijakan ini telah disampaikan kepada industri perbankan dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), terutama terkait aspek pruden-nya,” kata Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK dalam Konferensi Pers RDK, Selasa, 4 Maret 2025.

Namun demikian, OJK meminta agar bank memastikan kelengkapan dokumen dalam hal akan menggunakan DHE SDA. Sebagaimana diketahui, dana DHE SDA dapat digunakan sebagai agunan tunai bagi perusahaan pelaku eksportir.

“Dukungan kebijakan yang telah disampaikan adalah bahwa dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan dalam POJK mengenai kualitas aset untuk bank umum, bank syariah, dan POJK Pengawasan LPI,” jelasnya.

Baca juga; BI Sediakan Tiga Instrumen Baru Penempatan DHE SDA

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan, penyediaan dana yang dijamin agunan tunai berupa dana DHE SDA yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dikecualikan dari penghitungan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), batas maksimum penyaluran dana (BMPD), dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

Selanjutnya, bagian dari kredit terhadap pembiayaan yang dijamin dengan dana DHE SDA tersebut dan memenuhi persyaratan, ditetapkan memiliki kualitas lancar.

“Penempatan DHE SDA tidak berdampak pada penghitungan rasio-rasio prudensial, baik Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), CMA, maupun BMPK maupun BMPD,” ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Terapkan Kebijakan Wajib Simpan DHE SDA, Ini Rinciannya

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan terbaru terkait DHE lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini akan berlaku mulai 1 Maret 2025.

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan kewajiban penempatan DHE SDA dalam sistem keuangan domestik menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus (reksus) DHE SDA di bank-bank nasional. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

35 mins ago

Strategi Asuransi Tri Prakarta Perkuat Layanan bagi Nasabah

Poin Penting Tri Pakarta merelokasi Kantor Cabang Pondok Indah ke Ruko Botany Hills, Fatmawati City,… Read More

36 mins ago

Livin’ Fest 2025 Siap Digelar di Grand City Convex Surabaya, Catat Tanggalnya!

Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More

2 hours ago

Hashim Djojohadikusumo Raih Penghargaan ‘Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability’

Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More

16 hours ago

Dua Saham Bank Ini Patut Dilirik Investor pada 2026

Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More

16 hours ago

Hashim Soroti Pentingnya Edukasi Publik Terkait Perubahan Iklim

Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More

17 hours ago