Jakarta–Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) BErniat merangkul 120 institusi lembaga jasa keuangan pada tahun ini. Kerja sama terkait dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan identifikasi calon nasabah.
“Pada tahun ini kita menunggu 79 perusahaan fintech dan 41 lembaga asuransi untuk kerjasama. Jadi total ada sekitar 120 lembaga lagi yang akan kita selesaikan kerjasama ini,” ucap Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.
Ia menambahkan, dengan memanfaatkan data NIK yang ada di data center di Dukcapil, perbankan atau lembaga keuangan akan dapat mudah mengidentifikasi calon nasabahnya. Semua data-data pribadi akan diketahui sehingga akan meminimalisir penyalahgunaan data atau manipulasi data dari calon nasabah.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2017 Capai 5,01%
“Kalau nanti ada nasabah yang berbohong terkait data dirinya nanti tidak akan muncul. Sistem kependudukan kita asasnya satu penduduk, satu indentitas dan satu alamat,” kata Zudan.
Dirinya menambahkan, kerja sama ini juga sejalan dengan mulai banyaknya penggunaan data dukcapil untuk pelayanan publik. “Ke depannya diharapkan semakin banyak kolaborasi antara pemerintah dan swasta terkait pemanfaatan data kependudukan ini,” tukasnya.
Tercatat hingga saat ini sudah terdapat sebanyak 234 lembaga yang sudah melakukan kerjasama penggunaan NIK dengan Dukcapil Kemendagri. (*)
Editor: Paulus Yogga
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More
Poin Penting OJK memproyeksikan kredit perbankan 2026 tumbuh 10–12 persen, lebih tinggi dibanding target 2025… Read More
Poin Penting Kekerasan debt collector dan maraknya jual beli kendaraan STNK only menggerus kepercayaan publik,… Read More
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More