Jor-Joran Utang, Pengelolaan Fiskal Dinilai Masih Keropos
Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat utang Pemerintah Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana hingga akhir Febuari 2021 utang Pemerintah telah mencapai Rp6.361 triliun.
Ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini bahkan memproyeksikan angka utang tersebut bisa membengkak hingga Rp10.000 triliun hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi di tahun 2024.
Perhitungan tersebut dinilai masuk akal, lantaran bila utang Pemerintah digabungkan dengan utang BUMN yang sekitar Rp2.100 triliun maka utang Indonesia kini berada pada kisaran Rp8.500 triliun.
“Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan bisa menjadi Rp 10.000 triliun utang di APBN dan utang BUMN,” ujar Didik dalam sebuah webinar, di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021.
Didik bahkan menyatakan, kenaikan utang masa Pemerintahan Jokowi telah melonjak kisaran 150% bila dibandingkan dengan masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada akhir jabatan 2014 yang hanya mewariskan utang sebesar Rp 2.700 triliun.
Didikpun memaparkan penyebab utang semakin membengkak diantaranya lemahnya peran DPR di bidang budgeting dalam mengontrol utang pemerintah. Menurutnya, saat ini pemerintah dengan mudah menaikkan defisit APBN. Padahal dimasa lalu, pelebaran defisit APBN dari 1% ke 2% melalui perdebatan panjang.
Sebagai informasi saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri mencatat, hingga akhir Febuari 2021 utang Pemerintah telah mencapai Rp6.361 triliun. Angka utang tersebut terlihat naik Rp1.412,82 triliun dari periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp4.948,18 triliun. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More