Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: istimewa)
Poin Penting
Jakarta — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) CELIOS mengungkapkan hasil studi menarik terkait potensi kerugian besar akibat makanan yang dibuang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) CELIOS, Isnawati Hidayah mengatakan, hasil temuan ini menimbulkan kekhawatiran terkait efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Karena banyak sekali keresahan, terutama untuk para orang tua, makanan-nya (MBG) itu banyak yang dibuang gitu,” kata Isnawati, di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Baca juga: BGN Janji Tindaklanjuti Menu MBG Ramadan yang Melenceng dari Anggaran
Ia bilang, berdasarkan studi CELIOS, penolakan makanan MBG dipicu oleh beberapa faktor, antara lain rasa yang tidak sesuai selera, kebersihan yang kurang terjaga, serta kualitas gizi yang tidak memadai.
Dari analisis tersebut, CELIOS menghitung potensi kerugian negara melalui dua scenario yakni skenario minimal dan skenario maksimal.
Ia merinci, dari skenario minimal, misalnya, ada potensi sekitar 62 juta porsi makanan terbuang setiap minggu dengan nilai kerugian mencapai Rp622 miliar.
Sementara, skenario maksimal jika penolakan lebih luas, kerugian bisa mencapai Rp1,27 triliun per minggu.
“Kalau kita lihat, uang sebesar itu dalam sebulan bisa digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Untuk skenario minimal, bisa membayar iuran 15,5 juta jiwa selama sebulan. Sementara skenario maksimal bisa menanggung 31,6 juta jiwa,” bebernya.
Isnawati menekankan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap program MBG agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia. Beberapa rekomendasi yang diajukan pihaknya antara lain moratorium sementara pelaksanaan MBG hingga evaluasi selesai.
Lalu, reformasi total program, termasuk peningkatan kualitas gizi dan higienitas makanan. Dan, audit transparan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Menurut CELIOS, langkah-langkah tersebut penting untuk mencegah pemborosan lebih besar dan memastikan dana publik dapat digunakan secara lebih optimal bagi masyarakat.
“Langkah ini penting untuk mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More