News Update

Duh, Baru Dapat Utang Rp5,6 T dari Bank Dunia, Pemerintah Nambah Utang Lagi Rp11,4 T

Jakarta – Indonesia kembali mendapatkan pinjaman sebesar US$800 juta atau setara dengan Rp11,4 triliun dari World Bank (Bank Dunia) untuk memberikan dukungan pendanaan dalam reformasi kebijakan investasi dan perdagangan, serta mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi di Indonesia.

Padahal, sebelumnya Indonesia baru saja mendapatkan pendanaan sebesar USD400 juta atau sekitar Rp5,6 triliun untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan di tengah pandemi covid-19. Pandemi ini menjadikan berbagai reformasi struktural dalam mengatasi kerentanan sektor keuangan mendesak untuk segera dilakukan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu melalui keterangan resminya mengatakan, Pemerintah terus memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk mempercepat reformasi struktural yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurutnya, reformasi ini ditujukan untuk menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan, mendorong investasi langsung yang berorientasi ekspor, meningkatkan integrasi perekonomian Indonesia ke dalam ekonomi global, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas, dan meningkatkan daya saing.

“Pertumbuhan investasi tahun 2021 harus dipastikan positif agar bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mengungkit pertumbuhan ekonomi tahun depan,” kata Febrio melalui di Jakarta, Jumat 18 Juni 2021.

Dirinya menyatakan, pendanaan ini akan dioperasikan melalui dua pilar. Dimana pilar pertama bertujuan untuk mempercepat investasi dengan membuka lebih banyak sektor untuk investasi swasta, khususnya investasi langsung, dan mendorong investasi swasta dalam energi terbarukan.

Sementara itu pilar kedua lanjut Febrio, akan diarahkan dalam mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan pemulihan ekonomi. “Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan komoditas pangan pokok dan bahan baku serta untuk memfasilitasi akses ke input manufaktur,” tambah Febrio.

Dirinya menyebut, program ini juga merupakan salah satu perwujudan dari Kemitraan Indonesia dan Bank Dunia sebagaimana tertuang di dalam Kerangka Kerja Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia Tahun 2021-2025.

Kerangka kerja kemitraan ini juga mengidentifikasi penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi sebagai jalur utama untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran.

Sebagai informasi saja, pertumbuhan investasi RI di kuartal I/2021 tercatat sebesar Rp219,7 triliun atau masih tumbuh 2,3% secara kuartalan (qtq) dan 4,3% secara tahunan (yoy). (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Tarif Trump, Lahir di Tengah “Kebencian” Pemerintah pada Sektor Keuangan dan Rendahnya Sense of Crisis

Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group KEBIJAKAN “brutal” Donald Trump, Presiden Amerika Serikat… Read More

6 hours ago

BI Waspadai Dampak Tarif AS, Fokus Jaga Stabilitas Rupiah

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan terus memonitor perkembangan pasar global dan domestik pasca Presiden… Read More

22 hours ago

Komisi XI Wanti-Wanti Pemerintah Tak Gegabah Tanggapi Tarif Dagang 32 Persen AS

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi… Read More

1 day ago

DPR Desak Pemerintah Dorong Reformasi WTO usai Tarif AS Naik 32 Persen

Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk mendorong Organisasi… Read More

1 day ago

DPR: Indonesia Jangan Jadi Sasaran Barang Buangan Akibat Kebijakan Trump

Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan daftar tarif dasar dan bea… Read More

2 days ago

Ekspor Terancam, Pemerintah Susun Langkah Hadapi Tarif AS

Jakarta - Pemerintah Indonesia segera menyiapkan langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan… Read More

2 days ago