Ilustrasi pengiriman paket kepada komsumen (foto:istimewa)
Jakarta – Pengamat Tata Kelola Internet dari ID Institute Sigit Widodo, menyoroti belum adanya perubahan perilaku lokapasar paska putusan sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan perlakuan diskriminasi dalam pemilihan perusahaan jasa pengiriman.
“Shopee dan Shopee Express belum benar-benar menjalankan pakta integritas yang ditandatangani pada 2 Juli lalu,” cuit Sigit di akun X miliknya, @sigitwid, pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Ia mengatakan, pengguna lokapasar masih kesulitan untuk memilih kurir pengirimannya dan user interface-nya diduga dirancang untuk menyembunyikan layanan kurir lain.
“Saat pengguna mencoba berbelanja di Shopee masih sulit sekali untuk menemukan pilihan kurir dan diduga user interface-nya masih berpotensi diarahkan ke Shopee Express. Saat jenis pengiriman di klik, langsung akan muncul pilihan kurir rekomendasi Shopee. Baru setelah menu rekomendasi d iklik, barulah muncul beberapa pilihan kurir di bawahnya. Tampak sekali ada upaya untuk menyembunyikan pilihan kurir lainnya,” bebernya.
Baca juga : Survei Ipsos Ungkap Alasan Shopee Live Dominasi Platform Live Streaming E-commerce
Sigit menyebut, masalahnya bukan sekedar sulitnya mencari pilihan kurir saja. Kurir rekomendasi mendapat diskon hingga bisa bebas ongkir, sementara kurir yang lain menggunakan biaya normal.
“Artinya memang Shopee masih mengarahkan untuk menggunakan Shopee Express,” tegasnya.
Sebelumnya, KPPU melakukan investigasi terhadap Shopee Indonesia, melalui bisnis kurirnya, Shopee Express karena diduga melakukan praktik persaingan tidak sehat dengan cara menetapkan sistem yang memungkinkan konsumen tidak memiliki pilihan kurir logistik lain ketika berbelanja.
Investigator KPPU menemukan, lokapasar itu telah menyiapkan algoritma yang memprioritaskan jasa kurir tertentu, antara lain Shopee Express dan J&T, untuk setiap pengiriman barang dibandingkan opsi jasa kurir lain.
Setelah menjalani beberapa kali persidangan, kedua terlapor mengakui Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan Investigator dan mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP, serta mengajukan permohonan kesempatan Perubahan Perilaku.
Baca juga : Perluas Akses Digital UMKM, Ini yang Dilakukan Jalin Bersama ShopeePay
Sebelumnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat KPPU Intan Putri seusai sidang ketiga KPPU-Shopee, di kantor KPPU, Jakarta, Selasa (25/6/2024) menyampaikan, Shopee beserta bisnis kurirnya bisa mengajukan perubahan perilaku karena kasus yang mereka hadapi ada di tahap pemeriksaan pendahuluan.
Hal ini diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
”Setelah penandatanganan pakta integritas perubahan perilaku, KPPU akan membuat tim pengawas untuk mengawasi apakah poin-poin perubahan perilaku benar-benar dijalankan Shopee Indonesia. Pengawasan berlangsung 90 hari. Jika dalam 90 hari pengawasan tak ada perubahan, KPPU akan melanjutkan perkara ke sidang lanjutan,” ujar Intan, dikutip Kompas.id
Dalam pakta integritas tersebut, Shopee Indonesia menyatakan komitmennya untuk selalu menyediakan pilihan layanan mitra kurir logistik kepada pengguna.
Komitmen ini seiring langkah Shopee mengajukan proposal perubahan antarmuka layanan sesuai masukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
“Karena dalam pakta integritas, Shopee dan Shopee Express menyatakan akan kooperatif dalam setiap proses verifikasi atau validasi data yang diminta, Tentu kita berharap KPPU bisa mengecek kembali apakah Shopee benar-benar sudah menjalankan butir-butir pakta intergitas atau tidak. Jika belum, tentu KPPU harus melakukan langkah-langkah berikutnya agar persaingan usaha yang sehat dapat terjamin dalam bisnis e-commerce di Indonesia,” pungkasnya. (*)
Editor : Galih Pratama
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More