Jakarta – Pengamat Politik dari Citra Institut Yusa Fachran mengatakan, skenario pemasangan Capres Ganjar dan Airlangga Hartarto akan memberi kepastian pada pemerintahan dalam jangka panjang.
“Kalau skenario memenangkan pemilu dengan paket Ganjar dan Airlangga, itu bisa membantu pemerintahan lebih kuat dan strong. Itu dimunculkan tersendiri. Makanya dalam skenario itu pilihan safety untuk PDIP bagaimana agar eksekutif dimenangkan dan legislatif dimenangkan,” tegas Yusa, dikutip 11 Oktober 2022.
Sebelumnya, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan pasangan calon presiden-wakil presiden paling populer saat ini dengan 30%, mengalahkan duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 22,8%, serta pasangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan 23,9%.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto sendiri telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani akhir pekan lalu. Isu tentang koalisi kedua partai besar ini menyeruak. “Golkar dibutuhkan PDIP, ketimbang PDIP maju sendiri dengan bergabungnya Golkar, pemerintahan akan lebih stabil dan kuat,” kata Yusa.
Lalu jika nama Ganjar yang muncul ketimbang Puan, ini untuk menghadirkan capres yang populer. Kemudian Puan, kata dia, bisa diposisikan untuk membidangi Partai berlambang banteng itu menggantikan ibunya, Megawati.
“Puan bisa memanfaatkan atau didorong untuk mengambil alih atau estafet kepemimpinan Bu Mega di internal PDIP, sehingga Mbak Puan tidak kehilangan kapasitas kepemimpinan politik formalnya,“ ungkap Yusa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai ada peluang PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Menurut saya itu bukan suatu hal yang mustahil. Bisa dilakukan,” terangnya.
Aditya mengungkapkan, opsi KIB mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024 juga terbuka. KIB hanya perlu menyiapkan pendamping yang pas untuk Ganjar.
“Bisa jadi begitu, karena arahnya KIB dispekulasikan bahwa sebenarnya yang mau didorong adalah Ganjar. Sehingga pertanyaan kemudian adalah siapa cawapres yang dipersiapkan. Apakah dari tiga partai ini? Yang paling memungkinkan memang Airlangga. Karena dari sisi elektabilitas relatif tinggi,” terang Aditya.
Menurut Aditya, meski ada kemungkinan PDIP bergabung dengan KIB, ada problem lain yang menarik yakni penempatan Puan Maharani.
“Spekulasinya kemudian apakah memungkinkan terjadi koalisi PDIP bergabung dengan KIB? Saya menduga bisa juga demikian. Cuma problemnya Puan ditaruh di mana? Apakah Puan mau dijadikan Ketum PDIP? Apakah Bu Mega punya keinginan untuk lengser di masa-masa kritis menjelang Pemilu 2024?,” tambahnya.
Aditya menekankan PDIP sebagai partai yang solid akan menunggu keputusan dari Ketum Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati bisa memilih strategi untuk mempertahankan elektabilitas Ganjar sekaligus memperkuat posisi Puan. Jika opsi itu dilakukan, PDIP punya kans besar memenangi Pemilu 2024.
“PDIP itu penentunya ada di Bu Mega. Tapi menurut saya Bu Mega punya insting yang positif, elektabilitas Ganjar tetap dipegang, tapi di sisi lain posisi Puan diperkuat, kalau itu memang opsi yang mau didorong. Dan orientasi untuk tetap menjadi pemenang pemenang pemilu masih bisa kelihatan, ketimbang kalau memaksakan Puan sebagai capres. Itu yang agak berat,” pungkasnya. (*)
Poin Penting PINTAR BI periode kedua untuk wilayah Jawa dibuka 24 Februari 2026 pukul 08.00… Read More
Poin Penting BI mengimbau penurunan suku bunga kredit, direspons PT Bank Central Asia Tbk (BCA)… Read More
Poin Penting Penundaan 105.000 mobil dinilai melindungi industri otomotif nasional dari dampak negatif impor CBU.… Read More
Poin Penting Dugaan serangan siber Bank Jambi dinilai berisiko memicu krisis kepercayaan terhadap perbankan daerah.… Read More
Poin Penting Agrinas menyatakan siap menunda rencana impor 105 ribu kendaraan dari India mengikuti arahan… Read More
Poin Penting Saksi menyatakan tidak ada pembayaran Rp809,59 miliar kepada Nadiem Makarim dalam catatan transaksi… Read More