Dua Fraksi Dukung Program Makan Bergizi Gratis Masuk ke RAPBN 2025

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Parti Golkar Dewi Asmara menyampaikan apresiasi atas dimasukannya visi dan misi serta program unggulan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) (KEM PPKF) Tahun 2025.

Dewi mengatakan penyusunan APBN merupakan kunci dari keberlanjutan serta kesinambungan pembangunan dalam masa transisi menuju periode pemerintahan baru.

“Ini penting dilakukan agar pemerintahan yang akan datang dapat langsung melaksanakan programnya dengan dukungan anggaran yang mencukupi, salah satu program unggulan Presiden-Wapres terpilih adalah program makanan bergizi gratis untuk anak-anak,” kata Dewi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 28 Mei 2024.

Dewi pun menyebut, pihaknya mendukung penuh untuk dimulainya program tersebut pada tahun depan sebagai langkah dan upaya nyata dalam menekan angka kemiskinan dan prevalensi stunting serta menjadi motor penggerak perekonomian yang memberikan dampak multi player bagi pengusaha kecil dan mikro.

Baca juga: Fraksi PDIP Minta Defisit Fiskal 0 Persen pada Awal Pemerintahan Prabowo

“Namun Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya pengawasan yang ekstra hati-hati terhadap mekanisme pengaturan program tersebut untuk meminalisir celah kebocoran dalam pelaksanaannya, secara umum Fraksi Partai Golkar mendukung rancangan postur APBN 2025,” jelasnya.

Adapun, Dewi menambahkan bahwa anggaran pendidikan dalam KEM PPKF 2025 sebesar Rp708,2 – Rp741,7 triliun bakal mencukupi untuk peningkatan gizi anak sekolah.

“Anggaran pendidikan Rp708,2 – Rp741,7 triliun terbilang mencukupi untuk peningkatan gizi anak sekolah,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menyatakan pihaknya juga mendukung program makanan bergizi gratis bagi anak-anak. Dia bilang pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam hal ini untuk peningkatan kualidas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.

“Gerindra dorong pemerintah bekerja keras menyiapkan SDM unggul dengan dukungan anggaran kesehatan dan pendidikan yang memadai, aksi penurunan stunting, termasuk penambahan bantuan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita yang perlu dilakukan lebih intensif,” jelas Wihadi.

Mengingat, tambah Wihadi, akan ada bonus demografi pada tahun 2030-2040 pada anak usia sekolah, sehingga peningkatan gizi anak sekolah dan ibu hamil serta balita dapat mendorong ekonomi dan ketahanan pangan.

“Peningkatan gizi anak sekolah, ibu hamil dan balita yang masih bisa mendorong ekonomi dan ketahanan pangan dengan memastikan bahwa pengusahaan barang-barang rakyat secara masif, mandiri dan nasional serta tidak menggunakan barang-barang impor,” paparnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran kesehatan mencapai Rp191,5 triliun – Rp217,8 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

“Dalam mendukung kualitas kesehatan tersebut, anggaran kesehatan tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin, 20 Mei 2024.

Sri Mulyani menjelaskan anggaran tersebut diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Baca juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Efisiensi Anggaran Subsidi Energi di 2025

Di samping itu, dalam mendukung penguatan mutu Pendidikan, Sri Mulyani menargetkan anggaran pendidikan pada tahun 2025 dikisaran Rp708,2 triliun – Rp741,7 triliun.

Adapun, anggaran ini sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing ditempuh melalui beberapa program unggulan, antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

“Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha (link and match),” kata Menkeu. (*)

Editor: Galih Pratama