Categories: Moneter dan Fiskal

DSR Di Atas 50%, CORE Ingatkan Prospek Bayar Utang

Proses pembayaran utang pemerintah harus terus melihat kondisi perekonomian terutama dari sisi ekspor. Ria Martati

Jakarta–Hendri Saparini, Direktur Eksekutif CORE (Center of Reform on Economic) mengingatkan Pemerintah tentang posisi utang luar negeri Indonesia. Dengan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan (Debt Service Ratio/DSR) di atas 50% menurutnya, ada kekhawatiran dalam prospek membayar utang.

“DSR di atas 50% bukan berarti aman, yang kita khawatirkan adalah prospek membayar utang, kalau ekspor tidak membaik karena 70% ekspor kita adalah komoditas primer, sementara tadi dikatakan ke depan belum akan naik,” kata dia di acara CORE 2015 Mid-Year Review: Managing Economic Slowdon di Graha Sucofindo, Selasa 28 Juli 2015.

Menurutnya, perlu ada strategi dari Pemerintah untuk mengelola utang lebih baik. Pasalnya, ke depan, meski diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan membaik dan akan berdampak positif bagi kinerja ekspor Indonesia, namun perbaikan ekspor masih akan membutuhkan waktu.

Seperti diketahui, dalam statistik utang luar negeri yang dirilis Bank Indonesia DSR triwulanan Tier 1, kuartal I 2015 adalah 22,44%, Sementara Tier 2, kuartal I 2015 adalah 56,08%. Sedangkan tahunan, DSR Tier 1, kuartal I 2015 adalah 23,05%, DSR Tier 2, kuartal I 2015 adalah 49,67%.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi makro, Badan Kebijakan Fiskal Luky Alfirman mengatakan, secara fiskal indikator yang dipakai Pemerintah adalah debt to GDP ratio.

“Dimana kalau kita punya utang kita ukur lihat aman atau tidaknya dibandingkan dengan PDB, intinya masih aman,” kata dia usai acara yang sama.

Dalam data statistik luar negeri BI, tercatat rasio utang terhadap PDB kuartal I 2015 adalah 33,56%. Sementara pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 5,9% secara year on year (yoy) atau lebih lambat dibanding bulan April 2015 yang tercatat tumbuh 7,7% (yoy). Posisi ULN Indonesia pada Mei 2015 tercatat USD 302,3 miliar terdiri dari ULN sektor publik USD133,5 miliar atau mencapai 44,2% dari total ULN, sementara sektor swasta tercatat USD 168,7 miliar atau 55,8% dari total ULN. (*)

@ria_martati

Paulus Yoga

Recent Posts

Harapan AFTECH untuk Formasi Baru Anggota Dewan Komisioner OJK

Poin Penting AFTECH berharap formasi baru Dewan Komisioner OJK dapat memperkuat kebijakan dan pengawasan industri… Read More

1 hour ago

Lebih dari 96 Ribu Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK Minta Segera Setor LHKPN

Poin Penting KPK mencatat 67,98% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 hingga 11 Maret 2026… Read More

2 hours ago

Gubernur Babel Perintahkan ASN Bersepeda demi Hemat BBM

Poin Penting Gubernur Babel mewajibkan ASN menggunakan sepeda atau kendaraan roda dua untuk menekan konsumsi… Read More

2 hours ago

Komisi X DPR Minta Wacana PJJ untuk Hemat Energi Dikaji Mendalam

Poin Penting DPR meminta wacana belajar dari rumah untuk efisiensi energi dikaji hati-hati, karena berpotensi… Read More

2 hours ago

BRI Salurkan KPR Subsidi Rp16,79 Triliun hingga Februari 2026

Poin Penting PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan KPR subsidi Rp16,79 triliun kepada 122.838… Read More

2 hours ago

Pelni Catat Penumpang Arus Balik Capai 67,5 Persen per 26 Maret 2026

Poin Penting Pelni mencatat penumpang arus balik mencapai 225.898 orang atau 67,5 persen hingga 26… Read More

2 hours ago