Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja). (Foto: Istimewa)
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti insiden kecelakaan maut yang melibatkan truk pengangkut galon air minum kemasan di Gerbang Tol (GT) Ciawi, yang menewaskan delapan orang. Menanggapi kejadian tersebut, DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kasus ini.
Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa Panja ini akan membahas standardisasi jalan tol dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk mengevaluasi standar kendaraan yang diizinkan melintasi jalan tol.
“Kita akan bicara di Panja, minimal standar jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan,” ujar Bakri dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 7 Februari 2025.
Baca juga : Imbas Kecelakaan di GT Ciawi, Kemenhub Panggil Bos Air Minum dan Operator Angkutan Barang
Bakri menilai Panja ini akan memberikan masukan penting kepada perusahaan-perusahaan yang mengangkut muatan besar, dengan tujuan memperbaiki dan mengevaluasi secara menyeluruh standardisasi kendaraan serta keselamatan di jalan tol.
“Kira-kira 2 atau 3 bulan lalu, kejadian serupa juga terjadi, katanya akibat rem blong. Kita juga ingin melihat nanti kendaraan-kendaraan yang bisa lewat di jalan tol, karena tentu ada aturannya,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa rencana revisi Undang-Undang Lalu Lintas hingga saat ini belum tercapai, meskipun revisi tersebut dianggap penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia.
“Kami di DPR ingin membuat revisi Undang-Undang Lalu Lintas, tapi sampai hari ini belum tercapai. Sebenarnya, ini sudah kita agendakan,” ujarnya.
Baca juga : Jasa Raharja Santuni Korban Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Segini Besarannya
Di sisi lain, DPR mendukung pernyataan Menteri Perhubungan yang menekankan pentingnya pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelanggaran di sektor transportasi.
“Tapi yang jelas, kami sepakat seperti apa yang dikatakan Pak Menhub. Perlu ada sanksi yang jelas sehingga ini betul-betul menjadi perhatian khusus pemerintah,” tegas Bakri.
Bakri menduga kecelakaan truk galon di Tol Ciawi disebabkan oleh faktor kendaraan yang tidak layak jalan atau kelalaian pengemudi.
Namun, ia menyerahkan proses penyelidikan lebih lanjut kepada tim yang sudah bekerja sejak kejadian tersebut, termasuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kepolisian.
“Kejadian ini penyebabnya kalau bukan kendaraan, tentu manusianya. Kita serahkan kepada tim yang bekerja dari kemarin, ada KNKT, Perhubungan, Binamarga, dan Kepolisian yang terlibat,” jelasnya.
Baca juga: Kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi: Penyebab, Kronologi, dan Jumlah Korban
Bakri juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa para korban kecelakaan tersebut.
“Kita tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi lagi, kecelakaan yang menimpa keluarga kita kemarin malam itu,” ujarnya.
Dengan pembentukan Panja ini, DPR berharap dapat memberikan rekomendasi konkret untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa pada masa depan serta meningkatkan standar keselamatan transportasi di Indonesia. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More