DPR Panggil OJK Bahas Keuangan AJB Bumiputera 1912
Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB H. Fathan Subchi menyatakan bahwa DPR tidak nyaman dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik iuran. Meskipun begitu, dirinya mengakui bahwa anggaran pemerintah tidak akan cukup membiayai operasional OJK.
“Komisi XI juga tidak nyaman OJK menarik iuran, tapi kalau pakai anggaran (pemerintah) juga kita jebol,” ujarnya, pada Focus Group Discussion di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
Oleh sebab itu, dirinya pun mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dalam upaya melaksanakan reformasi total terhadap lembaga OJK. Karena, untuk persoalan iuran, komisi XI sendiri belum memiliki solus.
“Reformasi total itu perlu masukan dari pengamat supaya gimana ini seharusnya. Dan kalau pembangunan gedung baru itu sudah kita batalkan. Nah, kalau ada problem-problem seperti kekurangan SDM itu biar kita cari bersama-sama solusinya,” tambahnya.
Di samping itu, soal adanya keinginan untuk mengembalikkan ranah pengawasan dari OJK ke Bank Indonesia (BI), dirinya menyatakan bahwa itu baru sebatas wacana. (*) Steven
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More
Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More