DPR Panggil OJK Bahas Keuangan AJB Bumiputera 1912
Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB H. Fathan Subchi menyatakan bahwa DPR tidak nyaman dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik iuran. Meskipun begitu, dirinya mengakui bahwa anggaran pemerintah tidak akan cukup membiayai operasional OJK.
“Komisi XI juga tidak nyaman OJK menarik iuran, tapi kalau pakai anggaran (pemerintah) juga kita jebol,” ujarnya, pada Focus Group Discussion di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
Oleh sebab itu, dirinya pun mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dalam upaya melaksanakan reformasi total terhadap lembaga OJK. Karena, untuk persoalan iuran, komisi XI sendiri belum memiliki solus.
“Reformasi total itu perlu masukan dari pengamat supaya gimana ini seharusnya. Dan kalau pembangunan gedung baru itu sudah kita batalkan. Nah, kalau ada problem-problem seperti kekurangan SDM itu biar kita cari bersama-sama solusinya,” tambahnya.
Di samping itu, soal adanya keinginan untuk mengembalikkan ranah pengawasan dari OJK ke Bank Indonesia (BI), dirinya menyatakan bahwa itu baru sebatas wacana. (*) Steven
Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More
Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More
Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More
Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More
Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More
Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More