DPR Panggil OJK Bahas Keuangan AJB Bumiputera 1912
Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB H. Fathan Subchi menyatakan bahwa DPR tidak nyaman dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik iuran. Meskipun begitu, dirinya mengakui bahwa anggaran pemerintah tidak akan cukup membiayai operasional OJK.
“Komisi XI juga tidak nyaman OJK menarik iuran, tapi kalau pakai anggaran (pemerintah) juga kita jebol,” ujarnya, pada Focus Group Discussion di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
Oleh sebab itu, dirinya pun mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dalam upaya melaksanakan reformasi total terhadap lembaga OJK. Karena, untuk persoalan iuran, komisi XI sendiri belum memiliki solus.
“Reformasi total itu perlu masukan dari pengamat supaya gimana ini seharusnya. Dan kalau pembangunan gedung baru itu sudah kita batalkan. Nah, kalau ada problem-problem seperti kekurangan SDM itu biar kita cari bersama-sama solusinya,” tambahnya.
Di samping itu, soal adanya keinginan untuk mengembalikkan ranah pengawasan dari OJK ke Bank Indonesia (BI), dirinya menyatakan bahwa itu baru sebatas wacana. (*) Steven
Poin Penting BCA tetap memimpin laba bersih – PT Bank Central Asia (BCA) mencatat laba… Read More
Poin Penting OJK dan Kemenkeu berkoordinasi menurunkan bunga kredit melalui penempatan dana pemerintah dan pengendalian… Read More
Poin Penting BSI meraih sertifikasi internasional ISO 27701:2019 sebagai bukti komitmen memperkuat perlindungan data pribadi… Read More
Poin Penting Bank Mandiri memproyeksikan BI Rate hanya dipangkas maksimal dua kali pada 2026 dengan… Read More
PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan PRUMapan, produkasuransi jiwa tradisional dengan Manfaat Dana Mapan… Read More
Poin Penting Cara lapor pajak di Coretax lebih praktis dengan fitur prepopulated, tetapi tetap membutuhkan… Read More