DPR Panggil OJK Bahas Keuangan AJB Bumiputera 1912
Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB H. Fathan Subchi menyatakan bahwa DPR tidak nyaman dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menarik iuran. Meskipun begitu, dirinya mengakui bahwa anggaran pemerintah tidak akan cukup membiayai operasional OJK.
“Komisi XI juga tidak nyaman OJK menarik iuran, tapi kalau pakai anggaran (pemerintah) juga kita jebol,” ujarnya, pada Focus Group Discussion di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
Oleh sebab itu, dirinya pun mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dalam upaya melaksanakan reformasi total terhadap lembaga OJK. Karena, untuk persoalan iuran, komisi XI sendiri belum memiliki solus.
“Reformasi total itu perlu masukan dari pengamat supaya gimana ini seharusnya. Dan kalau pembangunan gedung baru itu sudah kita batalkan. Nah, kalau ada problem-problem seperti kekurangan SDM itu biar kita cari bersama-sama solusinya,” tambahnya.
Di samping itu, soal adanya keinginan untuk mengembalikkan ranah pengawasan dari OJK ke Bank Indonesia (BI), dirinya menyatakan bahwa itu baru sebatas wacana. (*) Steven
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More