Ilustrasi: Kawasan perumahan. (Foto: istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan, program 3 juta rumah yang diluncurkan pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek agar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Disampaikan pemerintah bahwa backlog mencapai 9,9 juta unit itu di sebelah mana harus jelas, kemudian kualitas tanah dan bangunannya juga harus diperhatikan jangan sampai kondisinya tidak sesuai,” ujar Syaiful dalam keterangannya, Kamis, 9 Oktober 2025.
Dirinya juga menekankan aspek ketepatan sasaran bagi pemiliknya. Menurutnya, kerja sama dengan BPS perlu dilakukan untuk akurasi data.
Baca juga: BTN Makin Kuat Dukung Program 3 Juta Rumah
Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKS) diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang termasuk kategori tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni.
“Intinya kami di DPR mendorong agar program perumahan ini berjalan dengan baik, namun saya ingatkan masalah tidak akan selesai ketika masyarakat mendapatkan rumah. Disisi lain masih banyak faktor yang juga harus diperhatikan seperti sanitasi air dan ekosistem hunian yang nyaman,” jelasnya.
Seperti diketahui, program 3 juta rumah merupakan bagian dari program prioritas nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga : BTN Makin Kuat Dukung Program 3 Juta Rumah
Program ini adalah upaya nyata kehadiran negara untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah
BTN, sebagai bank Himbara pun mendapat mandat besar menyalurkan 62,8 persen KPR subsidi nasional dari total 350.000 unit, dengan realisasi 94.684 unit pada semester I 2025.
KPR subsidi sendiri menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor perumahan dengan peningkatan sebesar 5 persen (yoy). Sementara itu, KPR nonsubsidi tetap mencatatkan pertumbuhan 5,82 persen meskipun tertekan oleh tingginya suku bunga. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp96,33 miliar kepada 233 pelaku pasar modal pada… Read More
Poin Penting Nobu Bank catat laba Rp481,3 miliar di 2025, tumbuh 46,3% yoy. Kredit naik… Read More
Poin Penting Bank Jambi dan SMF bekerja sama senilai Rp200 miliar untuk memperkuat likuiditas KPR.… Read More
Poin Penting Indonesia dan Korea Selatan meneken kerja sama investasi senilai Rp173 triliun, hasil kunjungan… Read More
Poin Penting Tambahan likuiditas pemerintah memperkuat penyaluran kredit BRI, terutama ke sektor UMKM. BRI tetap… Read More
Poin Penting Budi Herawan kembali terpilih sebagai Ketua AAUI periode 2026–2030 melalui aklamasi, mencerminkan kepercayaan… Read More