DPR Soroti Kompensasi Subsidi BBM, Pertamina Diminta Lebih Jeli

Poin Penting

• DPR meminta Pertamina memperketat pengawasan subsidi BBM dan LPG agar kompensasi pemerintah tepat sasaran dan tidak membebani fiskal negara.
• Penyaluran subsidi harus sesuai alokasi, khususnya di SPBU, SPBE, dan agen LPG, untuk mencegah penyalahgunaan oleh penerima yang tidak berhak.
• Jelang libur Natal dan Tahun Baru, DPR mengingatkan potensi lonjakan kebutuhan BBM dan LPG, terutama di daerah wisata, agar tidak terjadi kelangkaan.

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pengawasan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar kebijakan kompensasi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menurutnya, salah satu tugas Komisi XI DPR RI adalah memastikan subsidi dan kompensasi BBM tepat sasaran, sehingga pengawasan distribusi oleh Pertamina dan operator di lapangan harus berjalan efektif.

“Pertama, karena ini di Komisi XI, di mana Komisi XI ini mengawasi sejauh mana subsidi dan kompensasi itu tepat sasaran. Salah satu hal yang dikelola Pertamina adalah subsidi bahan bakar minyak dan gas,” ujar Andi, dikutip laman DPR, Senin, 8 Desember 2025.

Baca juga: Dipasok Pertamina, SPBU Vivo Kembali Jual BBM Revvo 92

Ia menambahkan, subsidi energi memiliki dampak fiskal yang besar. Oleh sebab itu, penyimpangan dalam penyaluran kepada penerima yang tidak berhak dapat berpengaruh terhadap perhitungan kompensasi pemerintah.

“Tentunya kita berharap bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan kompensasi itu tepat sasaran,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Andi meminta Pertamina memperkuat pengawasan terhadap SPBU, SPBE, agen LPG, dan seluruh jaringan penjualan energi bersubsidi sehingga kuota benar-benar digunakan sesuai alokasinya. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penyaluran BBM dan LPG subsidi kepada kelompok masyarakat yang tidak berhak.

“Kita harapkan kerja sama, di mana pengawasan dari Pertamina kepada SPBU, kemudian SPBE, SPBU compact dan agen-agen yang menjual gas dan BBM betul-betul menggunakan alokasinya secara tepat kepada penerima subsidi. Jadi jangan sampai subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat,” katanya.

Kebutuhan BBM Nataru

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Andi turut mengingatkan potensi peningkatan kebutuhan BBM transportasi dan LPG rumah tangga, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Ia menilai, lonjakan aktivitas memasak di rumah tangga berpotensi menambah kebutuhan LPG, baik bersubsidi maupun non-subsidi. 

“Biasanya jumlah wisatawan di Provinsi Bali meningkat dan tentunya perlu diperhatikan kecukupan bahan bakar untuk transportasi dan juga LPG untuk rumah tangga. Kegiatan rumah tangga akan meningkat,” jelasnya.

Baca juga: Viral BBM “Bobibos”, DPR Dorong Uji Ilmiah dan Regulasi

Selain itu, Andi menyinggung penggunaan solar dan biodiesel bagi angkutan logistik serta truk pengangkut kebutuhan pokok. Meskipun konsumsi biosolar disebut mengalami penurunan, ia menilai tetap diperlukan pengaturan yang jelas agar pemanfaatannya tidak mengganggu alokasi subsidi.

“Kadang-kadang ini harus ada komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang tidak berhak jangan menggunakan solar biodiesel yang subsidi,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa BBM non-subsidi harus diarahkan bagi pengguna yang memang tidak termasuk penerima bantuan energi pemerintah.

Andi berharap tidak terjadi kelangkaan BBM maupun LPG, terutama di wilayah destinasi wisata dengan potensi peningkatan mobilitas masyarakat.

“Tentunya kita berharap tidak ada lagi kelangkaan LPG, kemudian yang tidak berhak jangan pakai LPG yang subsidi, kemudian ketersediaan BBM di titik-titik di mana pariwisata kita semakin meningkat,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra