DPR Soroti Kasus Keracunan MBG, Diduga Ada Unsur Pidana

Poin Penting

• DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas program MBG usai ribuan kasus keracunan.
• Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menduga adanya kelalaian hingga potensi tindak pidana dalam proses penyediaan makanan MBG.
• DPR dorong penguatan standar keamanan pangan, investigasi cepat, dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kasus serupa.

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher merespons peristiwa Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.

Netty meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan program MBG agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan gizi dan kesehatan anak.

“Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan, harus menjadi bahan perhatian dan evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty dikutip dari laman DPR, Senin, 29 September 2025.

Baca juga: Terkait Insiden Keracunan, Pemerintah Tutup Dapur MBG

Netty menegaskan bahwa kasus keracunan makanan program MBG tidak boleh dianggap remeh, karena telah menimbulkan ribuan korban, termasuk yang mengalami kerusakan pada tubuh.

“Makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya. Apakah itu akibat hal yang disengaja atau tidak,” tandas Netty.

Penguatan Standar Keamanan

Dalam keterangannya, Netty menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

“Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” jelasnya.

Baca juga: Bos BGN Lapor ke Presiden Prabowo Penyebab Kasus Keracunan MBG

Netty juga mendorong koordinasi yang lebih kuat antar lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah, untuk melakukan investigasi cepat dan menyiapkan langkah perbaikan.

“Sinergi lintas sektor sangat penting agar penyebab kasus ini dapat segera diidentifikasi dan dicegah agar tidak terulang di daerah lain,” tegas politisi PKS tersebut.

Libatkan Orang Tua dan Sekolah dalam Pengawasan

Netty juga mengingatkan bahwa keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengawasi kualitas makanan menjadi bagian penting dari keberhasilan program MBG. 

“Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi dalam menjaga keberlangsungan program ini,” tambahnya.

Netty menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan MBG dengan perbaikan yang lebih sistematis. 

“Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” pungkasnya.

Baca juga: Banyak Siswa Keracunan MBG, Pimpinan Komisi IX DPR: Setop Penambahan Dapur Baru!

Sebelumnya, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga 19 September lalu, program MBG telah menyebabkan sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi. (*)

Editor: Yulian Saputra