Categories: Nasional

DPR Setujui RUU PNBP Dibahas Lebih Lanjut

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disetujui untuk dibahas lebih lanjut dan dibuatkan panja oleh Komisi XI DPR-RI. Rezkiana Nisaputra

Jakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk dibahas ketingkat selanjutnya berdasarkan dengan tata tertib dan aturan yang berlaku di DPR.

Disepakatinya RUU PNBP tersebut, sejalan dengan keterangan pemerintah yang dalam hal ini Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang ikut rapat bersama Anggota Komisi XI DPR-RI mengenai RUU Nomor 20 Tahun 1999 Tentang PNBP.

Dalam rapat tersebut, pemerintah mendengarkan keputusan seluruh fraksi mengenai kelanjutan RUU PNBP. Dari 10 fraksi yang hadir dalam rapat tersebut, seluruhnya menyatakan setuju RUU PNBP dibahas ketingkat selanjutnya.

Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhamad mengatakan, fraksi Golkar, PPP, PKB, Hanura, Nasdem, PKS, Gerindra, Demokrat, PDIP dan PAN menyatakan setuju RUU PNBP dibahas lebih lanjut dan dibuatkan panja yang membahas RUU PNBP.

“Kita telah mendengar pandangan seluruh fraksi yang menyatakan setuju dan ditindak lanjuti RUU PBNP sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku,” ujar Fadel di Gedung Parelemen, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2015.

Selain memutuskan RUU PNBP untuk dibahas lebih lanjut, dalam rapat tersebut juga
memutuskan dan menunjukan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal sebagai ketua Panja RUU PNBP. “Ketua panja kita putuskan Jon Erizal sebagai ketuanya,” tutup Fadel. (*)

@rezki_saputra

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

7 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

7 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

7 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

7 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

8 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

11 hours ago