Ekonomi dan Bisnis

DPR Sebut Aplikasi My Pertamina Untuk Kurangi Beban APBN

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai, penerapan mekanisme aplikasi My Pertamina untuk memperoleh BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar akan lebih terdata. Metode ini membuat para pengguna kendaraan memasukan data kendaraannya di aplikasi, sehingga akan terlihat, apakah kendaraannya layak menggunakan BBM subsidi atau tidak.

“Metode ini tergantung dari sistem Pertamina secara teknis serta mitranya di hilir bagaimana sosialisasinya dan pembenahan SDM-nya agar dapat terkontrol secara utuh,” ujar Rafli dalam keterangannya dikutip 1 Juli 2022.

Selain itu, kata dia, langkah Pertamina ini diharapkan bisa mengurangi beban subsidi karena sudah jelas dan terdata siapa saja pengguna kendaraan yang bisa menggunakan BBM Subsidi. Rafli mengatakan, apabila sistemnya berjalan dengan baik dan benar maka akan mudah terkontrol penyaluran subsidinya dengan baik dan tepat sasaran.

“Memang sudah menjadi tugasnya Pertamina untuk memikirkan bagaimana caranya agar BBM subsidi tersebut tidak membebani APBN dan tepat sasaran,” sambung dia.

Ke depan, tambah dia, DPR sebagai legislator akan terus mengawasi langkah yang diterapkan Pertamina ini. “Jadi sekarang kita awasi saja. Nanti apakah secara teknis bisa berjalan secara maksimal pada kenyataan karena kita sering kali membuat suatu konsep yang bagus tapi sering bermasalah dalam pengaplikasian konsep tersebut,” ucapnya.

Dia berharap sistem ini bisa berjalan maksimal dan baik selama ada keseriusan dan good will dari pemerintah melalui Pertamina. Oleh sebab ituz agar bisa berjalan maksimal harus diawasi secara ketat, tidak pandang bulu dan perlu ada sanksi tegas bagi yang melanggar.

Selain itu Rafli juga berharap kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya agar lebih konsen dan memikirkan jika sistem ini sudah diterapkan. Pasalnya, tidak semua masyarakat pengguna kendaraan memakai telepon genggam Android seperti supir-supir angkutan kota, supir angkutan barang, dan lainnya.

Meski demikian dia mengusulkan agar supir tersebut mengisi data-data lengkapnya di telepon selular yang disediakan oleh SPBU. “Terpenting, harus ada fungsi kontrol yang terukur dalam menentukan alternatif yang konkrit di daerah-daerah tertentu dan dalam situasi tertentu,” jelas Rafli. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Diam-diam Ada Direksi Bank Mandiri Serok 155 Ribu Saham BMRI di Awal 2026

Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More

1 hour ago

Astra Mau Buyback Saham Lagi, Siapkan Dana Rp2 Triliun

Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More

2 hours ago

OJK Beberkan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Apa Saja?

Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More

2 hours ago

Meluruskan Penegakan Hukum Tipikor di Sektor Perbankan yang Sering “Bengkok”

Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More

6 hours ago

Prospek Saham 2026 Positif, Mirae Asset Proyeksikan IHSG 10.500

Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More

15 hours ago

Pembiayaan Emas Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More

16 hours ago