Ilustrasi: Defisit fiskal/istimewa
Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp85,6 triliun. Sebagai informasi, total SAL 2024 mencapai Rp457,5 triliun.
Pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk menutup defisit APBN 2025 yang diperkirakan melebar sebesar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp662 triliun. Sebelumnya, defisit diproyeksikan hanya sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp616,2 triliun.
Baca juga: APBN Defisit Rp204,2 Triliun di Semester I 2025, Ini Biang Keroknya
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto mengatakan, pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp378,4 triliun atau 61,4 persen dari target APBN 2025.
Prognosis tersebut diikuti kebijakan pembiayaan anggaran dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil (volatile).
“Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp662,0 triliun. Pemanfaatan SAL sebesar Rp85,6 triliun, yang akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah/belanja prioritas, dan pembiayaan defisit,” kata Wihadi dalam rapat kerja DPR RI, Kamis, 3 Juli 2025.
Baca juga: Sri Mulyani Minta Restu DPR Pakai SAL Rp85,6 Triliun untuk Tambal Defisit APBN
Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan, SAL sebesar Rp85,6 triliun akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah/belanja prioritas, dan pembiayaan defisit.
“Nanti tergantung dari defisitnya yang akan terjadi, tetapi paling tidak sudah mendapat persetujuan sehingga kami bisa punya pilihan (dalam mengelola anggaran),” pungkas Sri Mulyani. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting PT Bank KB Indonesia Tbk menggandeng PT BNI Asset Management memasarkan reksa dana… Read More
Poin Penting OJK dorong universal banking sebagai strategi memperdalam pasar keuangan dan memperluas peran bank… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif kepada seorang pegiat media sosial pasar… Read More
Poin Penting Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mencatat premi asuransi umum 2025 hanya naik 4,8% menjadi… Read More
Poin Penting Klaim dibayar asuransi umum 2025 naik 4,1 persen menjadi Rp48,96 miliar; lonjakan tertinggi… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perdamaian berkelanjutan di Palestina dengan solusi… Read More