DPR Resmi Sahkan Revisi UU KPK

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya telah mengetuk palu, untuk mengesahkan Revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 17 September 2019.

Hal ini menjadi bukti, jika DPR tidak mengubris penolakan yang begitu kuat dari berbagai pihak terkait Revisi UU 30/2002 tentang KPK. Karena seperti diketahui, Revisi UU KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK itu sendiri, karena dianggap melemahkan lembaga antikorupsi itu. 

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Berdasarkan hitungan manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, Fahri menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan.

Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK di Baleg. Dari laporan itu, diketahui bahwa 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh, 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, memberi catatan soal Dewan Pengawas, sedangkan Fraksi Demokrat belum berpendapat.

Fahri lalu melanjutkan agenda pengesahan dengan penyampaian tanggapan pemerintah. Tanggapan itu dibacakan Menkum HAM Yasonna Laoly. Yasonna mengatakan presiden menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi UU.

Setelah itu, Fahri kembali mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota Dewan, apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?

“Setuju,” jawab mayoritas anggota DPR serempak

Pembahasan revisi UU KPK sejak resmi jadi usul inisiatif DPR hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR hanya 13 hari. DPR sendiri akan mengakhiri masa jabatannya pada 30 September 2019. (*)